Akademisi USU Agus Suriadi MA setuju hasil polling MNC Media Research yang mengatakan, rakyat Sumut sekarang ini lebih butuh gubernur yang benar-benar bersih, terutama dari kasus-kasus korupsi. Hal itu disampaikannya beberapa saat lalu, Rabu (27/2), menanggapi hasil survei lembaga independen dimaksud yang menyebut Sumatera Utara (Sumut) butuh gubernur baru bebas dari korupsi.
“Saya bukan hanya setuju, tapi memang itulah yang harus kita cari,” tegasnya.
Menurut dosen pascasarjana ini, sebaik apa pun visi dan misi yang ditawarkan, kalau tidak ada jaminan yang bersangkutan tidak pernah ‘tersandung’ kasus korupsi, rakyat bisa saja menjadi ragu.
“Tentu saja yang terutama adalah dia bisa membuktikan bahwa dirinya bersih dari kasus-kasus korupsi. Ibarat membersihkan lantai, bagaimana bisa bersih, kalau pembersihnya juga kotor,” tandas magister alumni UI ini.
Hal ini, menurutnya, didukung penilaian Lembaga FITRA baru-baru ini, yang menempatkan Sumut sebagai provinsi terkorup nomor tiga di Indonesia.
“Ini sangat memalukan. Maka memang dibutuhkan seorang gubernur yang bukan hanya ngomong dia bersih, namun juga harus terbukti dalam semua kegiatan yang dilakukannya, maupun dalam dinamika yang bergerak di masyarakat. Apakah misalnya, dia pernah didemo soal korupsi, dan lain-lain,” kata Agus Suriadi.
Sebagaimana diketahui, dalam surveinya belum lama ini, MNC Media Research merilis, warga Sumut mencari gubernur baru pemberantas korupsi. “Setidaknya begitulah keinginan sebagian besar (26 persen) responden polling MNC Media Research di Kota Medan.
Soal korupsi, Sumut memang juara tiga di Indonesia. Paling tidak itu menurut versi FORUM Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangaan (BPK) pada Semester II Tahun 2011, tercatat, ada 334 kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara.
Itulah, menurut MNC Media research, mengapa program pemberantasan korupsi menjadi pilihan utama para responden.
Program kerja paling favorit lainnya adalah hal-hal yang terkait dengan pembenahan ekonomi. Sebanyak 19 persen responden menyukai program mengurangi kemiskinan, 19 persen lainnya menginginkan program menciptakan lapangan kerja, disusul dengan program biaya kesehatan murah (8 persen) dan biata pendidikan murah (7 persen).
Responden yang terjaring dalam polling adalah masyarakat kelas menengah, berpendapatan di atas Rp2 juta per bulan (77,4 persen). Mereka mayoritas berusia produktif 17-45 tahun (73,9 persen) dan berpendidikan minimal SMA (93,8 persen).
Polling independen dilakukan pada 25-26 Januari 2013 dengan menjangkau 372 responden yang terpilih secara acak sistematis melalui buku telepon residensial terbaru, terbitan Telkom. Hasil polling dengan ambang kesalahan 5 persen ini tidak dimaksudkan sebagai representasi pendapat seluruh warga Sumatera Utara. [ans]
KOMENTAR ANDA