Hingga kini belum pernah ada blu-print Gerindra soal ekonomi kerakyatan yang jelas dan dipublikasikan kepada publik. Artinya, partai berbasis ekonomi kerakyatan yang selama ini diteriakkan Gerindra yang dibawah komando Prabowo Subianto masih sebatas jargon (red, istilah) dan belum ada aplikasinya di lapangan. "Jargon Gerindra hanya berhenti dalam pidato dan iklan di televisi. Bila pun lebih, hanya sekadar pernyataan klise bahwa kepentingan nasional harus diutamakan. Namun cara Gerindra untuk menyingkarkan kepentingan asing juga tidak menemukan konsepsinya," kata Direktur Eksekutif Segitiga Institue, Muhammad Sukron, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu Selasa, (26/2).
Soalnya, lanjut dia, dalam tataran konsep saja sudah tidak jelas maka secara praktek, laju dan dinamika ideologi yang ada di Gerindra juga sebenannya ambigu. Dia mencontohkan, kasus nyata adalah soal langkah bisnis Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, yang juga adik kandung dari Prabowo.
Dalam kasus perseteruan Grup Bakrie dengan Nathaniel Rothschild, urai Sukron , Hashim lebih berpihak kepada kelompok bisnis Eropa, dibandingkan kepada pengusaha nasional. Sikap berbeda ditunjukkan oleh Hary Tanoesudibjo, yang membela Grup Bakrie, dengan alasan solidaritas pengusaha dalam negeri. Bila saja dalam Rapat Umum Pemagang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bumi Plc di London itu dimenangkan oleh Rothschild, maka sumber daya batubara di Indonesia akan beralih menjadi milik asing.
"Demi jabatan direktur Bumi PLC yang ditawarkan Rothschild, Hashim rela mengorbankan sumber daya batubara demi asing. Padahal Grup Bakrie sedang melawan Rothschild agar sumber daya alam batubara tetap dikuasi Indonesia," tegas Sukron.
Karena itu, Sukron mengingatkan publik agar tidak terjebak pada jargon politik semata yang selama ini diteriakkan Gerindra maupun Prabowo Subianto. [ysa/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA