Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani blusukan dengan cara memimpin operasi penegakan hukum maupun langkah-langkah keadilan yang konkret di Papua.Demikian disampaikan koordinator Kontras, Haris Azhar kepada Rakyat Merdeka Online, di Jakarta, Jumat (22/2).
"Kami desak SBY pimpin langsung proses hukum yang transparan dan bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Papua, karena selama ini pemerintah pusat tidak pernah concern dengan Papua," tegas Haris
Sementara di level penegakan hukum, Haris mendorong Polri untuk memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Termasuk, kata Haris, menyertakan Komnas HAM dan Kompolnas dalam operasi penegakan hukum untuk peristiwa di Puncak Jaya. Kedua komisi negara ini memainkan peran pengawasan serta merta.
KontraS meminta Polri, TNI dan BIN untuk merespons situasi di Papua dengan cara dan kebijakan di antaranya, menghormati prinsip prinsip hukum dan memperhatikan pembedaan warga sipil dengan kelompok bersenjata. Termasuk, untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang menyulut kecemasan publik di Papua dan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak korban, baik bagi TNI dan POLRI, maupun warga sipil yang menjadi korban.
"Secara khusus kami juga meminta DPR RI untuk menggelar pemeriksaan intensif dan termasuk mengontrol model operasi keamanan di Papua yang telah dan masih dilakukan TNI, Polri dan BIN," demikian Haris. [wid/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA