MBC. Tim relawan Gus Irawan tetap merapatkan barisan menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Utara dan tidak akan terpengaruh dengan isu perpecahan di dalam kubu tim pemenangan salah satu calon gubernur Sumatera Utara tersebut.
Hal itu diungkapkan relawan Gerakan Pro Gus Irawan Pasaribu, Alwi Susanto didampingi Ketua Paguyuban Anti Diskriminasi Indonesia, Hj. Syahrani Harahap ketika berbincang-bincang dengan wartawan di Jalan Puri Medan, Kamis (21/2).
"Pada dasarnya tim relawan Gerakan Pro Gus Irawan Pasaribu tidak akan terpecah dengan adanya sebagian relawan yang menarik dukungan terhadap calon gubernur dengan nomor urut satu tersebut," ujarnya.
Hal itu juga diungkapkan Ketua Paguyuban Anti Diskriminasi Indonesia, Hj Sahrani Harahap bahwa tentang adanya penarikan dukungan sepertinya tindakan bodoh dari kelompok tertentu.
"Mereka layaknya orang pintar yang lupa meninggalkan kebodohannya," ujarnya.
Dia menilai penarikan dukungan tersebut tidak menyebabkan kerugian terhadap Gus Irawan Pasaribu melainkan kepada dirinya sendiri. "Hal ini mengingat sebelumnya dia telah mengkampanyekan Gus Irawan jauh sebelum bulan-bulan kampanye, namun setelah mendekati hari pencoblosan dia mengundurkan diri. Tentunya hal ini tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat," ujar Syahrani.
Ketua Paguyuban Anti Diskriminasi Indonesia itu juga mengaku jumlah tim relawan saat ini telah mencapai 870.219 orang yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota dan saat ini mereka terus akan meningkatkan jumlah tim relawan tersebut.
"Dalam hal ini kita tidak membebani figur yang sedang diunggulkan dan kita juga tidak mau malu ketika figur loyo akibat dari desakan-desakan relawan yang meminta proyek setelah dirinya menjadi orang nomor satu," lanjut Sahrani.
Namun yang kita tekankan adalah visi dan misi yang dijanjikannya, kemudian berbagai persoalan infrastruktur. "Kita melihat persoalan di Sumatera Utara 85 persennya adalah infrastruktur untuk itu ketika dirinya jadi orang nomor satu kita tetap mendesak agar segera memperbaiki infrastruktur jalan, irigrasi, sengketa lahan, dan kemudian pelayanan publik dan mempermudah birokrasi. [ans]
KOMENTAR ANDA