Dana bantuan sosial (bansos) yang belakangan banyak menjerat pejabat di negeri ini memang rawan diselewengkan. Terutama oleh partai politik untuk kepentingannya sendiri.Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, dana bansos amat mudah diakses oleh parpol. Pasalnya, dari seratusan kementerian/lembaga terdapat lebih dari sepuluh kementerian/lembaga yang terafiliasi langsung dengan parpol. Hal ini memungkinkan parpol memainkan dana bansos yang dimiliki kementerian/lembaga.
"Dana-dana seperti ini sangat rentan karena dari proses perencanaannya sudah bermasalah dalam sisi hukum," kata Roy usai diskusi bertema 'Tahun Politik: Lunasi atau Ingkar Mandat?' di Bakoel Koffie, Menteng Jakarta, Kamis (21/2).
Dia menjelaskan, selama ini, politik anggaran yang dijalankan DPR lebih kepada menjawab pragmatisme parpol itu sendiri. Baik itu sumbangan kepada parpol daripada ke publik.
Pasca reformasi hingga sekarang, politik anggaran belum terkait kebijakan kepada rakyat. Parpol lebih mendorong program-program yang sifatnya pencitraan tanpa adanya alokasi anggaran yang jelas. Bahkan, alokasi anggaran juga sifatnya lebih pada peningkatan kesejahteraan anggota DPR.
"Penggunaan anggaran hanya dijembatani oleh proyek-proyek pemerintah. Jadi, kalau mereka turun ke dapilnya lebih kepada ketika ada proyek pemerintah saja," kata Roy.
Menurut Roy, ada dua motivasi yang dilakukan politisi dalam mendapatkan dana bansos. Yakni memperkaya diri sendiri atau disalurkan kepada parpolnya. "Kita bisa bayangkan bila dana bansos seperti itu mudah dikorup, diboncengi lalu bagaimana dengan dana-dana yang lain," imbuhnya. [ysa/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA