Kondisi kebangsaan dan kenegaraan semakin kacau. Hal ini terlihat dari sistem bernegara yang semakin hancur, konflik antar-lembaga negara yang berkepanjangan dan korupsi yang merambah di semua tingkatan penyelenggara negara.Di saat yang sama keadilan di sektor ekonomi sirna, sementara politik dan hukum hanya mengakibatkan rakyat semakin tenggelam dalam kemiskinan dan penderitaan lahir-batin. Sementara itu, martabat bangsa dalam pergaulan interasional semakin jatuh.
Mencermati kondisi negara seperti itu, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) mengultimatum Presiden SBY untuk melalukan lima hal.
Ultimatum yang disebut sebagai Panca Tuntutan Rakyat itu adalah turunkan harga; nasionalisasi aset bangsa yang dikuasai asing; tuntaskan kasus korupsi di Istana, Skandal BLBI, Century, Hambalang, PON, IT KPU, dan skandal pajak keluarga Cikeas; hentikan liberalisasi impor; serta hentikan konflik SARA, kekerasan dan pelanggaran HAM.
Bila tidak sanggup menjalankan Panca Tuntutan Rakyat tersebut, MKRI pun meminta SBY untuk segera mundur dari jabatan sebagai Presiden selambat-lambatnya pada 24 Maret 2013. Hal ini perlu dilakukan demi keselamatan dan masa depan rakyat Indonesia.
Demikian keterangan MKRI yang disampaikan ke redaksi beberapa saat lalu Rabu, (20/2). Keterangan ini ditandatangi Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet dan Sekretaris Adhie M Massardi.
Sementara anggota Presidium MKRI adalah Yudi Latif, M. Hatta Taliwang, Roy Simanjuntak, Haris Rusli Moti, Fuad Bawazier, Boni Hargens, Neta S Pane, Eggy Sudjana, Permadi, Ridwan Saidi, Indro Tjahyono, Mulyana W Kusumah, M. Ridha Saleh, Hendardi, Beathor Suryadi, Erwin Usman, Chudry Sitompul, Salamuddin Daeng, Razman Nasution, Habib Mohammad Yazer, Beni Setiono, Pong Harjatmo, Mustar Bona Ventura, Berry Nahdian Forqan, Adhe HM Musa Said, Ririn Sefsan dan Teguh Santosa. [ysa/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA