Dari sisi materi, tak satu pun visi misi dari Cagub-Cawagubsu 2013 yang mereka sampaikan di rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (18/2) yang menarik dan layak ditonjolkan. Isinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya berubah soal redaksi dan data-data saja. Hal ini disampaikan Arifin Saleh, S.Sos, MSP, pengamat social politik dari Fisip UMSU kepada MedanBagus.com, Senin sore (18/2/2013) di Medan.
“Visi misinya tak membumi. Hampir semua terkesan di awang-awang. Indah di atas kertas dan nyaman didengar. Tapi saya yakin untuk merealisasikannya tidak akan segampang penyampaiannnya,” tandas Arifin.
Visi misi kemarin lanjutnya juga seolah-olah berlomba memaparkan misi dan program yang meninabobokkan dengan pemilihan kalimat dan kata-kata seindah mungkin. Jadi, kesan yang timbul pun justru permainan kata-kata. “Kalau itu, ahli-ahli bahasa dan tukang karang pun bisa melakukannya,” ujar Arifin lagi.
Menurutnya, pada kandidat sepertinya lupa untuk lebih menekankan koordinasi dengan Pemkab dan Pemko yang ada di Sumut. Sebab, harus disadari bahwa saat ini kewenangan daerah lebih banyak ada pada bupati atau walikota, bukan gubernur. Cagub-Cawagubsu itu sepertinya mau jalan sendiri, mereka lupa bahwa di daerah kabupaten/kota ada juga orang yang berkompeten dan berwenang untuk mengurus daerah dan rakyatnya. “Mengapa bukan koordinasi dengan orang-orang daerah tingkat dua itu yang lebih ditekankan?” ujar Arifin dengan nada tanya.
Arifin takut jika nanti rakyat atau sekelompok masyarakat di daerah tingkat dua mengalami masalah, gubernurnya justru lepas tangan, dengan menyatakan bahwa tanggung jawab mengurus rakyat dan sekolompok masyarakat yang bermasalah itu ada pada bupati/walikota. “Dan dia punya alasan untuk menyatakan seperti itu. Padahal, ketika kampanye gubernur justru mengatakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi masyarakat harus jeli melihat dan mencermati visi misi itu,” jelasnya. [rob]
KOMENTAR ANDA