Keinginan Koordinator Komite Penyelamat Partai Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat (KPPPUKR) Alloysius Abi untuk bertemu petinggi DPP Partai Demokrat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat, kantor partai tersebut, petang tadi Jumat, (15/2) berbuah pahit.Sebelum sempat bertemu, ia dan beberapa kawannya diusir Satgas partai keluar dari gedung. Tidak hanya itu, pintu gerbang juga ditutup rapat agar pihaknya tidak bisa masuk kembali kedalam kantor.
“Saya kesini datang baik-baik ingin bertemu petinggi partai (Partai Demokrat), malah dihalang-halangi dan tidak diizinkan bertemu,” keluh Abi.
Sebelum diusir, Alloysius Abi sempat mendatangi petugas resepsionis dan meminta waktu untuk bertemu pimpinan partai.
“Tapi mereka hanya mencatat permintaan saya, tanpa mengagendakan waktunya. Mereka hanya berjanji akan mengontak bila pimpinan sudah bisa,” kata Alloysius Abi sambil menunjukkan tanda terima dari petugas resepsionis.
Pria yang mengenakan kemeja putih motif garis hitam ini mengatakan, kedatangannya ke kantor DPP Partai Demokrat untuk melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Dewan Kehormatan partai karena melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.
Ia menyebut, bentuk pelanggaran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah dengan sewenang-wenang mengambil kewenangan Ketua Umum DPP Partai PD tanpa berlandaskan hukum. “Seharusnya kalau ingin mengambil alih posisi ketum PD harus lewat konggres dan bukan dengan cara yang lain,” katanya berapi-berapi.
Untuk itu, Dia meminta kepada Dewan Kehormatan memanggil Ketua Majelis Tinggi PD untuk dimintai keterangannya dalam upaya mengambil alih kewenangan Ketua Umum PD.
“Tindakan Majelis Tinggi, bukan saja telah melanggar AD dan ART, tetapi juga telah menurunkan derajat posisi politik dan yuridis Majelis Tinggi karena harus turut manangani hal-hal teknis yang oleh AD/ART diserahkan kepada pelaksana tugas partai," jelasnya.
Dalam pelaporan Ketua Majelis Tinggi Partai ke Dewan Kehormatan Partai, ia didampingi Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) sebagai bagian dari komponen masyarakat yang ikut berpartisipasi terhadap visi dan misi partai sekaligus pendidikan Partai Demokrat.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, Partai Demokrat telah menyimpang dari cita-citanya sehingga masyarakat sangat berkepentingan untuk meluruskan dan mengoreksi segala tindak tanduk partai itu.
“Kami lihat Partai Demokrat dalam mis manajemen dalam mengelola partai sehingga terjadi pelanggaran terhadap AD dan ART partai,” tegasnya.
Ia menilai, apa yang dilakukan internal partai itu sangat tidak mendidik masyarakat karena sangat otoriter dan feodal dalam mengambil alih kewenangan ketua umum partai. “Seharusnya Majelis tinggi mengambil secara demokratis, taat azas, taat hukum,” katanya.
Selain itu, hampir seluruh jabatan tertinggi partai itu dipegang oleh satu orang dalam hal ini Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Dengan ini masyarakat akan melihat feodalisme tumbuh subur dari partai itu dan seperti ada kultus individu,” katanya.
Untuk itu, ia ingin Ketua Dewan Pembina dan seluruh elemen partai untuk kembali ke AD dan ART agar partai itu betul-betul demokratis seperti yang digembar-gemborkan selama ini. [zul/ans/rmol]
KOMENTAR ANDA