Jelang pilkada Gubernur Sumatera Utara, tercatat sudah dua massa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumut. Umumnya mereka berteriak soal dugaan korupsi yang melibatkan Cagub Gus Irawan.Senin, (7/1) silam ada massa Forum Anti Korupsi (FORAK), mereka mendesak agar Kejatisu memproses hasil temuan BPK RI dalam rentang tahun 2006 hingga 2008 tentang kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gus Irawan Pasaribu.
Dugaan kasus korupsi yang melibatkan Gus Irawan menurut mereka meliputi kredit macet sejak tahun 2005 hingga 2007, serta biaya iklan Bank Sumut yang nilainya diperkirakan mencapai Rp. 1,3 triliun.
Setelah itu, ada juga datang massa dari Kelompok Diskusi Mahasiswa (KDM) Sentral Pejuang Demokrasi (SPD), dan Front Mahasiswa Pemuda-pemudi Batak Indonesia (Frompibi). Mereka tiba di Kejati Sumut di Jalan AH Nasution, Medan, dengan menggunakan sepeda motor, Rabu (13/2).
Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, para mahasiswa ini berorasi, menuding terjadinya korupsi yang dilakukan Gus Irawan saat menjabat sebagai Dirut Bank Sumut selama tiga periode. Kasus-kasus ini, kata mereka, sudah dilaporkan ke berbagai lembaga penegak hukum, tetapi tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan.
"Kami mendesak ini diusut tuntas," teriak mahasiswa yang dipimpin Fajar Aritonang.
Sebelum mendatangi Kejati Sumut, massa terlebih dahulu berunjuk rasa di kantor Bank Sumut, Jalan Zainul Arifin, Medan. Mereka membakar ban, tetapi satpam bank kemudian memadamkan api dari ban ini.
Apa kata petinggi kejaksaan? Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu Marcos Simaremare, membenarkan dari intensitas massa yang mendatangi kantornya, demo soal korupsi Gus Irawan yang paling sering.
"Paling banyak Gus Irawan, kedua Gatot dan ketiga Amri Tambunan. Effendi dan Chairuman tidak pernah ada didemo," ujarnya di Medan, Kamis (14/2).
Disebutkan Marcos, massa yang datang melakukan demontrasi khusus Gus Irawan, lazimnya menyuarakan agar mengusut masalah kredit macet. "Kami selalu sampaikan unsur pidana dalam hal ini bukan macetnya tetapi proses pemberian kredit apakah menyimpang dari aturan atau tidak. Jadi bukan kredit macetnya," ujarnya.
Sementara Gatot, massa katanya lebih sering menyuarakan bahwa Plt Gubsu ini diisukan diktator dalam mutasi pejabat-pejabat di SKPD. Massa katanya pula kerap menyuarakan isu-isu adanya dugaan bayar membayar jabatan. Sementara untuk Amri Tambunan, biasanya massa mengaraah ke dugaaan korupsi Dinas PU Deliserdang. [rob]
KOMENTAR ANDA