Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, berharap agar seluruh partai, termasuk Demokrat, menjadikan tahapan penyusunan caleg sebagai momen membersihkan partai dari kader busuk.Khusus Demokrat, kata Abdullah, penentuan caleg berdasar rekam jejaknya yang bebas korupsi, lebih menarik dibanding berdasar pengkubuan, faksi Anas atau faksi SBY.
"Yang penting soal integritasnya, jangan hanya soal faksi-faksi. Karena proses pencalegan itu merupakan pintu masuk untuk melihat potret wajah DPR ke depan. Kalau para calegnya bersih, maka kinerja DPR baik dan tak korup," ujar Abdullah, kemarin, Kamis (14/2/2013)
Bukan hanya tahapan penetapan caleg, kata Abdullah, partai juga harus mengecek para kadernya yang menjadi penyelenggara negara, apakah sudah melaporkan hartanya ke KPK atau belum.
"Partai sendiri juga harus menjadi contoh bagi perilaku kadernya, yakni dengan cara membuka keuangan partai kepada publik. Ini sebagai cara membangun integritas partai," imbuhnya.
Alumni UGM Yogyakarta itu menambahkan, khusus untuk kader partai yang duduk menjadi kepala daerah yang terindikasi korupsi, mestinya partai yang bersangkutan mendorong aparat penegak hukum agar segera memprosesnya.
Pasalnya, jika terus digantung, maka citra partai terganggu. "Kalau niat bersih-bersih, harus tuntas, termasuk kepala daerah yang terkait kasus dugaan korupsi. Partai harus mendorong proses hukumnya dipercepat. Jika ada kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi, partai jangan malah pasang badan dengan cara menyiapkan pengacara," ujar Abdullah. [rob/jpnn]
KOMENTAR ANDA