Ini Alasan Universitas Monash Beri Doktor Kehormatan Bidang Hukum untuk Boediono

  Universitas Monash Australia menganugerahkan gelar doktor kehormatan bidang hukum kepada Wakil Presiden Boediono. Penganugerahan dilakukan dalam sebuah upacara kehormatan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, sore tadi (Rabu, 13/2).

Gelar honoris causa yang diberikan kepada Boediono merupakan gelar ketiga yang diberikan Universitas Monash kepada warganegara Indonesia setelah Profesor Sujudi, mantan Rektor Universitas Indonesia dan Haryono Suyono, mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Apa pertimbangan Universitas Monash memberikan doktor kehormatan bidang hukum kepada Boediono?

Rektor dan Presiden Universitas Monash, Ed Byrne, di sela-sela acara penganugerahan mengatakan, sebagai alumni Universitas Monash, lulus dengan gelar Master of Economics pada tahun 1972, prestasi Boediono sangat membanggakan. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional di samping dedikasinya sebagai Profesor Ekonomi di Universitas Gadjah Mada.

"Hari ini, di istana yang indah ini, dihadiri keluarga, para pemimpin, para tokoh akademis dan sejawat, mari kita rayakan prestasi Dr. Boediono," kata Profesor Ed Byrne, seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi dari kantor wakil presiden, Rabu (13/2).

Profesor Ed Byrne mengatakan, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pemimpin Indonesia lainnya, Dr. Boediono telah memainkan peran strategis dalam upaya memperkuat demokrasi, menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

"Kemajuan Australia terkait sangat erat dengan para tetangganya. Di bawah kepemimpinan Dr. Boediono, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini telah tumbuh pesat meski di tengah suasana ekonomi dunia yang masih tak menentu," kata Profesor Ed Byrne.
 
Menurut dia Boediono juga sangat berperan dalam upaya penguatan peran masyarakat melalui desentralisasi, mengembangkan koridor pertumbuhan dan otonomi daerah serta mendorong pengentasan kemiskinan dan program-program sosial yang inklusif.[rmol/hta]