Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik; Wakil Menteri ESDM, Susilo Wiroutomo; dan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ketiga "penguasa" migas Tanah Air itu dicurigai terlibat "permainan" dalam rencana perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Total (Perancis) dan Inpex (Jepang), sekaligus menolak permintaan Pertamina untuk mengoperasikan blok migas itu.
Yang melaporkan mereka adalah Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Indonesian Resources Studies (IRESS). Direktur IRESS, Marwan Batubara, menerangkan, beberapa alasan mengapa ia dan rekan-rekannya melaporkan tiga pejabat tersebut ke KPK.
"Ada permainan di perpanjangan itu. Sudah jelas statement mereka, fenomena yang ada terlihat memihak asing," terang Marwan di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Rabu, 14/2).
Selain itu, lanjut Marwan, pihaknya juga melihat indikasi kuat yang memperlihatkan Jero Wacik menekan PT Pertamina, yang sebetulnya memiliki kemampuan mengelola blok Mahakam. Pertamina sudah menyatakan kesediaan mengelola sejak tahun 2008.
"Ini kebohongan yang perlu diusut. Kalau bukan diancam, apalagi?" tekan dia.
Terakhir, karena memperhatikan sikap dan pernyataan yang dibuat ketiga pejabat Kementerian ESDM tersebut terkait Blok Mahakam yang mengarah kepada kerugian negara, dan telah beralihnya tugas dan fungsi BP Migas kepada SKK Migas, maka sudah selayaknya KPK memeriksa dan mengusut ketiga pejabat tersebut.
"KPK harus mengusut dan memeriksa mereka," seru Marwan. [ald/rob/rmol]
KOMENTAR ANDA