Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum mampu mengharmoniskan program pembangunan infrastruktur."Masing-masing pihak kerja dan jalan dengan sendiri," ujar anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumut, Rikardo B Manurung, Selasa (12/2).
Ketidakmampuan Pemprov Sumut tersebut diperparah dengan masih menguatnya ego sektoral sejumlah kabupaten/kota yang merasa "raja kecil" dengan pemberlakuan otonomi daerah.
Kondisi itu menyebabkan pemkab/pemkot di Sumut merasa sibuk dengan pembangunan di daerahnya sendiri tanpa mau mengkomunikasikan dan mengkoordinasikannya dengan kabupaten/kota yang menjadi tetangganya.
"Dengan anggaran yang dimiliki, pemkab/pemkot tersebut melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten/kota dengan sendiri tanpa mengkomunikasikan kesulitan dan pemanfaatannya dalam jangka panjang. Mereka berpikir, untuk apa saya memikirkan daerah lain, saya siapkan saja wilayah saya," tandas dia. [ant/hta]
KOMENTAR ANDA