MBC. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambilalih kendali partai dengan cara inkonstitusional dan tidak etis. Langkah SBY itu juga melanggar norma-norma moral atau kaidah-kaidah dalam berpolitik.
Sebaliknya, apa yang dilakukan Presiden SBY di Partai Demokrat sekarang ini tidak lain dari upaya privatisasi partai untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
Dari itu, diserukan petisi tolak privatisasi partai politik. Masyarakat diajak menolak tindakan Presiden SBY di Partai Demokrat.
"Apa yang dilakukan SBY tidak lebih dari upaya menyelamatkan kepentingan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Sama sekali bukan untuk bangsa dan negara dari segala bentuk penyimpangan, pelanggaran hukum dan korupsi," begitu isi petisi Gerakan Menolak Privatisasi Partai Politik yang beredar pada Senin (11/2).
Dalam petisi yang ditandatangani Adi Baiquni itu juga ditegaskan, apa yang dilakukan SBY terindikasi adalah upaya untuk memprivatisasi Partai Demokrat dalam rangka memperalat partai bintang mercy tersebut untuk kepentingan mengumpulkan harta kekayaan pribadi, keluarga dan kroninya.[dem/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA