MBC. Langkah penyelamatan Partai Demokrat yang dilakukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dikuatirkan sejumlah pihak akan mempengaruhi roda pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan agar SBY selaku presiden mengambil cuti. Dengan demikian bisa fokus menyelesaian persoalan internal Partai Demokrat. Fadli Zon kuatir kalau SBY tidak cuti , potensi abuse of right sebagai presiden bisa terjadi, seperti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai.
Namun, politisi muda PDI Perjuangan Ahmad Basarah tak sependapat dengan saran Fadli Zon tersebut. Menurut dia, gagasan itu kurang bijaksana dan jauh dari sikap kenegarawan. Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan sebagai presiden, SBY harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan partai.
Ahmad Basarah sendiri meyakini kalau SBY tetap mengutamakan kepentingan negara sekalipun melaksanakan tugas penyelamatan Partai Demokrat.
"Saya rasa gagasan agar SBY cuti kurang bijaksana. Apalagi tidak boleh mengurusi partai yang dia dirikan sendiri," ujar anggota Komisi III DPR itu seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online (grup MedanBagus.com) sesaat lalu (Senin, 10/2).
Menurut Sekjen PA GMNI ini, semua pihak harus memberikan kesempatan kepada SBY untuk menyelesaikan prahara di internal partai Demokrat. Nah, jika dalam perjalanannya banyak merugikan kepentingan negara baru disikapi secara kritis.
"Saat ini terlalu prematur menuduh SBY akan menelantarkan kepentingan negara karena harus mengurus partai Demokrat," kata Ahmad Basarah.
Tak hanya SBY yang disorot, para menteri pun dikritik. Para pembantu SBY, terutama yang menjabat ketua umum partai juga akan membenahi partainya menjelang pemilu dan tidak lagi mengurusi rakyat.
Terkait hal itu, Ahmad Basarah mengatakan kalau masalah itu tidak usah terlalu dirisaukan. Hal tersebut, katanya sebagai konsekuensi pilihan demokrasi yang menempatkan parpol sebagai pilar utama demokrasi.
"Aneh kan kalau ada ketua umum parpol yang hanya duduk manis dan diam saja di kampanye parpol seperti sekarang ini. Tapi yang penting media, harus memberitakan kegiatan-kegiatan menteri-menteri SBY secara terbuka dan fair," ujarnya.
Dengan demikian, menurut ayah satu anak ini, rakyat punya referensi untuk menilai dan menjatuhkan pilihan apakah sebuah parpol yang dipimpin oleh menteri tertentu tersebut cukup memiliki sikap kenegarawanan dan layak atau tidak dipilih kembali pada Pemilu yang akan datang. [wid/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA