Kapolri Jenderal Timur Pradopo diharapkan bersikap serius membersihkan aksi para mafia proyek di tubuh institusinya."Jika tidak, triliunan rupiah anggaran proyek pengadaan di Polri tidak akan bermanfaat bagi kepentingan tugas-tugas jajaran bawah Polri, melainkan jatuh ke tangan mafia proyek yang cenderung membuat proyek-proyek tak bermanfaat bagi tugas-tugas Polri," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 11/6/2013).
Mafia proyek di Polri, ungkap Neta, terdiri dari pengusaha bermasalah yang pernah di-blacklist Polri yang berkolusi dgn sejumlah oknum, baik di eksekutif maupun legislatif. Dan Saat ini para mafia proyek makin agresif bermanuver sebab di Polri cukup banyak proyek pengadaan, baik melalui APBN maupun non APBN.
Pemerintah, ungkap Neta, memberikan dana yang besar untuk mendukung tugas-tugas Polri menjelang Pemilu dan Pilpres 2014. Tragisnya, proyek-proyek yang dirancang cendrung tidak berkaitan untuk mendukung tugas Polri dalam mengamankan Pemilu dan Pilpres, seperti paket pengadaan 20 ekor kuda senilai Rp 10 miliar, pengadaan kapal dan senjata senilai Rp 85 miliar, paket pengadaan 90 ekor anjing senilai Rp 18 miliar serta paket peralatan pengindraan dan penegakan hukum senilai Rp 606 miliar.
"Dan seluruh proyek tersebut mengedepankan produk luar negeri," kata Neta, sambil mengingatkan bahwa Presiden SBY selalu mengatakan jajaran pemerintah harus hemat dan proyek-proyek alutsista harus mengedepankan produk-produk industri dalam negeri.
"IPW mendesak Kapolri segera membatalkan proyek di atas dan membuat proyek-proyek yang lebih masuk akal dan benar-benar dibutuhkan jajaran bawah Polri," demikian Neta. [ysa/rmol/rob]
.jpg)
KOMENTAR ANDA