MBC. Pemerintah diminta untuk berinisiatif membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem keuangan parpol. Hal itu penting untuk mencegah terulang kembali tindakan korupsi yang dilakukan kader politik.
Demikian dikatakan kader PKS Nasir Djamil kepada Rakyat Merdeka Online (grup MedanBagus.com), Minggu (10/2). Menurut dia, kasus korupsi yang dilakukan kader politik harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Pasalnya, kata mantan anggota Komisi III DPR ini, kader partai berkewajiban untuk mencari dana bagi partai.
Untuk itu, Nasir berharap parpol harus mengevaluasi sistem pendanaan parpol yang ada di UU Parpol.. Dia tidak mengkambing hitamkan sistem yang ada sekarang ini yang menyebabkan kader partai terlibat kasus korupsi. Namun sistem yang ada ikut memberikan kontribusi hal itu terjadi.
"Parpol di DPR untuk segera mengevaluasi sistem yang ada sekarang. Sedangkan pemerintah harus punya inisiatif membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem keuangan parpol," ujar Nasir Djamil yang juga anggota Komisi VIII DPR ini.
Menurut dia, banyak kader parpol yang tersangkut kasus korupsi berdampak buruk bagi citra partai dimata masyarakat. Makanya, tambahnya pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap persoalan tersebut.
"Apapun ceritanya, pemerintah kan selama ini ikut terlibat dalam pembahasan anggaran. Jadi pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus mengambil inuisiatif itu, bukan partai," demikian Nasir. [dry/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA