MBC. Pemerintah tak perlu cemas akan gugatan negara atas kebijakan pembatasan impor holtikultura. Karena kebijakan tersebut perlu diambil untuk memberdayakan petani dalam negeri. Apalagi Kebijakan ini akan mendatangkan keuntungan berlipat, khususnya bagi petani.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR Muhammad Najib (Jumat, 8/2/2013) menyikapi gugatan World Trade Organization (WTO).
"Tidak ada masalah dengan gugatan tersebut. Gugat menguggat terkait kebijakan sejenis seringkali terjadi bahkan di antara negara-negara maju. Kita tidak bisa menghindar dari perdangangan global, tetapi semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khusunya petani kita," ungkapnya.
Najib menyatakan, kesiapan pemerintah menghadapi gugatan negara lain melalui WTO adalah bentuk kesiapan dan kematangan dalam perencanaan kebijakan.
"Pak Hatta (Rajasa) sebagai penanggung jawab perencana kebijakan ekonomi menunjukan kepemimpinannya. Tanggung jawab yang dipikul Pak Hatta sebagai komandan pembangunan perekomian ini akan memberikan rasa aman bagi menteri-menteri terkait untuk bekerja," jelas Najib.
Terkait label yang diberikan terhadap kebijakan ekonomi Hatta Rajasa yang proteksionis, Najib menyatakan itu hanya masalah sudut pandang dan keberpihakan.
"Bagi negara eksportir dan pengusaha yang mengimpor buah tentu saja mudah melabel Pak Hatta proteksionis. Tapi bagi kami, Pak Hatta sedang melakukan pemberdayaan petani kita. Ini menjelaskan keberpihakan Pak Hatta, yaitu rakyatnya sendiri," tutup Najib, yang juga politisi PAN ini. [zul/rob/rmol]
.jpg)
KOMENTAR ANDA