Pemilihan Umum yang sejatinya digelar tahun 2014 diusulkan agar dipecat pelaksanaannya. Hal ini melihat kondisi negara yang makin semrawut di mana antarlembaga negara saling melemahkan, menjegal, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terkesan menjadi instrumen politik penguasa.Usulan ini sebagai terobosan di tengah hiruk politik dan hukum berada pada ketidakpastian, bahkan mempertegas bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan negara sudah gagal.
“Sudah tak ada lagi kejelasan antarlembaga negara, saling mencederai, dan cenderung menjadi instrumen kekuasaan. Setiap hari anggota DPR RI ada yang ditangkap KPK, sedangkan KPK memperlakukan berbeda antarelit partai yang tersandung korupsi seperti yang menimpa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq ternyata berbeda dengan Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar sebagai anggota Setgab koalisi lalu mau kemana negara ini? ujar politikus Hanura Akbar Faizal di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (6/2/2013).
Akbar Faizal meluncurkan laporan pertanggungjawaban sebagai anggota DPR selama periode 2011-2012 dan langsung diserahkan ke Ketua DPR RI Marzuki Alie.
Menurut Akbar, negara ini harus membuat terobosan di tengah ketidakpastian kepemimpinan nasional. Mengapa?
“Presiden kerjanya mengeluh, Mahkamah Konstitusi (MK) bilang lembaga yudikatif paling korup, KPK dijadikan instrumen politik kekuasaan, dan lemahnya DPR RI akibat anggotanya banyak yang tersandung korupsi,” tambah Akbar.
Perlakuan diskriminasi KPK misalnya tampak pada penangkapan Luthfi Hasan Ishaq, yang begitu cepat dan langsung ditahan. Kenapa berbeda dengan Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar?
“Kasusnya sama bahkan lebih besar dengan istilah kardus durian senilai Rp 2 miliar? Jadi, KPK harus menjelaskan dan menegakkan keadilan dan hukum secara tidak diskriminatif,” imbau Akbar.
Selain itu lanjut Akbar, lembaga penegak hukum tidak menindaklanjuti kasus penyimpangan pembayaran pajak yang dilakukan oleh keluarga Presiden SBY, yaitu Harimurti dan Edhi Baskoro Yudhoyono.
“Mestinya, begitu penegak hukum menindaklanjuti kebenaran masalah pajak tersebut. Saya ingin kepolisian dan kejaksaan masuk ke masalah pajak keluarga presiden itu, dan memberi kepastian hukum. Semua itulah yang mendorong saya mengusulkan pemilu dipercepat, meski tidak mudah,” pungkasnya. [zul/rob/rmol]
KOMENTAR ANDA