Apa hasil kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Medan ke Kementerian Dalam Negeri, seminggu lalu ke Jakarta, terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan mencari utangan ke pihak ketiga.
"Bagian keuangan di kementerian mengatatakan, Pemkab Sergai saja sudah mencairkan DBH itu sudah tiga kali, bahkan sedang proses yang ke empat," sebut Anggota Komisi D DPRD Medan, Parlindungan kepada MedanBagus.com, Selasa (5/2/2013).
Bahkan kata Parlindungan saat di Jakarta, pihaknya pun bertemu pula dengan bagian keuangan Pemkab Sergai. "Mereka akui DBH untuk Sergei sudah mau masuk tahap ke empat," kata anggota dewan dari Fraksi PPP ini.
Parlindungan bilang, bukan hanya Medan saja yang terlambat pencairan DBH tersebut, ada banyak daerah-daerah lain yang juga terlambat.
"Kita kurang paham apakah sengaja dilambatkan atau lalai, tapi kenapa Sergai bisa," kata Parlindungan.
Berapa DBH yang ditunggu-tunggu Pemko Medan?
Menurut Informasi DBH yang belum dibagikan kepada Kabupaten/Kota se-Sumut mencapai Rp 1,9 T. Untuk Medan Rp 535 M, Binjai Rp 13 M, Tebing Tinggi Rp 11 M, P Siantar Rp 24 M, Sibolga Rp 4 M, Tanjung Balai Rp 9 M.
Kemudian, Batubara Rp 5 M, Asahan Rp 39 M, Dairi Rp 8 M, Deli Serdang Rp 127 M, Sergai Rp 20 M, karo Rp 28 M, Labuhan batu Rp 40 M, Langkat Rp 25 M, Madina Rp 17 M, Nias Rp 5 Miliar.
Selanjutnya, Simalungun Rp 40 M, Tapteng Rp 4 M, Tapsel Rp 16 M, Taput Rp 12 M, Humbahas Rp 4 M, Tobasa Rp 12 Miliar, Samosir Rp 2 M, P Sidempuan Rp 5 M, Palas Rp 13 M, Paluta Rp 5 M, Pakphak Bharat Rp 2 M.
Nisel Rp 4 M, Labura Rp 13 M, Labusel Rp 17 M, Nias Utara Rp 4 M, Nias Barat Rp 2,4 M dan Gunung Sitoli Rp 8,7 M. [rob]
KOMENTAR ANDA