MBC. Tidak semua tokoh PKS menilai ada konspirasi atas penetapan tersangka Lutfhi Hasan Ishaaq dalam kasus dugaan suap impor daging sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau saya pribadi sih, sebaiknya biarkan KPK menuntaskan penanganan kasus Pak Lutfhi itu,” kata bekas Presiden PKS Tifatul Sembiring seperti dikutip dari Rakyat Merdeka (grup MedanBagus.com), kemarin.
Seperti diketahui, Presiden PKS Anis Matta menyebut kasus yang menimpa Luthfi Hasan adalah sebuah konspirasi besar yang hendak menghancurkan PKS.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid bahwa PKS akan dijungkalkan melalui kasus suap kuota impor daging ini dengan konspirasi tingkat tinggi, bahkan bisa melibatkan zionis.
Tifatul Sembiring selanjutnya mengatakan, kalau nanti ada konspirasi, tentu ketahuan nanti saat di persidangan. “Kita lihat saja nanti di persidangan,’’ ujar Menkominfo itu.
Berikut laporan selengkapnya;
Anda melihat penetapan tersangka itu murni hukum?
Kalau ada hal-hal lain, di luar masalah hukum, itu akan terlihat di persidangan.
Kita lihat saja faktanya bagaimana di persidangan. Nanti akan juga terungkap.
Apa konspirasi yang dimaksud petinggi PKS itu adalah penguasa?
Saya tidak tahu itu. Kalau dari pandangan dan prinsip saya, kalau sudah sampai di KPK, saya tidak mau ikut campur. Biarlah KPK menuntaskan penanganannya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bilang, sudah memiliki dua bukti, kenapa masih dianggap konspirasi?
Bukti yang kuat itu kan ada uang di kantong plastik yang diterima Ahmad Fathanah, bukan sama Pak Luthfi. Kemudian kata KPK ada hasil-hasil penyadapan yang kita tidak tahu apa yang disadap itu. Lagi pula Pak Bambang juga belum bongkar itu sampai ke sana. Makanya, buktikan saja nanti di persidangan.
Kenapa PKS kayaknya yakin Luthfi tidak salah?
Bukan begitu. Saya mau meluruskan bahwa selama ini pemberitaan terlalu cepat menyimpulkan. Yang benar itu pada kasus ini adalah percobaan penyuapan, bukan suap.
Dasarnya apa Anda mengatakan begitu?
Pak Luthfi ini kan sebenarnya belum terima uang. Makanya baru masuk kategori percobaan. Yang tertangkap basah itu kan Ahmad Fathanah, bukan Pak Luthfi.
Bukankah KPK punya bukti kuat, sehingga berani menetapkan Luthfi menjadi tersangka?
Saya jelaskan lagi Pak Ahmad Fathanah yang cawe-cawe proyek-proyek di Kementerian Pertanian, kemudian dia jual ke Indoguna itu. Pak Luthfi sendiri kan tidak bisa dikenakan pasal gratifikasi karena dia sendiri kan belum terima uang itu. Kalau gratifikasi pun dalam Undang-Undang Tipikor diberikan 30 hari agar barang atau uangnya itu bisa dikembalikan.
Barangkali bukan gratifikasi, tapi mungkin ada janji-janji, ini juga masuk korupsi?
Informasi dari teman-teman di KPK memang ada sebuah janji. Kalau ada janji, itu tentunya juga masuk suatu tindakan pidana korupsi. Tapi pada dasarnya pak Luthfi sendiri belum terima apa-apa, bukan penyuapan. Tapi percobaan penyuapan. Makanya terlalu cepat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Bukankah seruan tobat nasional mempertegas banyak salah selama ini?
Bukan begitu. Rasulullah saja yang tidak berdosa selalu tobat dan istighfar terus 100 kali setiap hari. Ini dilakukan untuk introspeksi diri.
Tobat itu ditujukan kepada siapa?
Tobat nasional ini dimaksudkan untuk menyatakan minta maaf ke konstituen walau ini belum terbukti. Langkah kita dalam tobat nasional ini untuk menengok ke internal. Mungkin ada yang keliru dan kurang pas mengenai masalah pembinaan.
Banyak kalangan menilai, suara PKS bakal merosot Pemilu 2014, tanggapan Anda?
Pasti berpengaruh kepada PKS. Kalau ke dalam tentunya akan terjadi goncangan. Makanya kita harus melakukan konsolidasi besar-besaran.
Seberapa besar pengaruhnya?
Masyarakat kan ada dua. Ada yang bisa terpengaruh dan ada juga tidak bisa terpengaruh. Nanti dilihat bagaimana pembenahan yang kita lakukan. Terus terang saja, kami ini bukan jamaah malaikat, tapi kumpulan manusia biasa yang bisa salah juga.
Berapa persen kurangnya suara PKS?
Saya tidak bisa komentar banyak mengenai itu. Pokoknya, jalan terbaik sekarang adalah cooling down dan konsolidasi terus.
Apa PKS akan menarik menteri dari kabinet?
Belum ada pembicaraan ke situ. [Harian Rakyat Merdeka/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA