Komisi A DPRD Sumut menemui Mendagri di Jakarta untuk mempertanyakan keabsahan pelantikan 15 pejabat Pempropsu yang dituding berbagai pihak telah melanggar SE (Surat Edaran) Kemendagri No 800/5335.SJ.Surat edaran itu intinya melarang keras Gubernur, Bupati/Walikota melakukan mutasi pejabat struktural, terhitung sejak 6 bulan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), demi menghindari keresahan serta menjaga netralitas atau independensi PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Hal itu disampaikan Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi A DPRD Sumut Oloan Simbolon, ST, Drs H Ahmad Ikhyar Hasibuan, Suasana Dachi, SH didampingi Syahrial Harahap dan Drs Rauddin Purba ketika menerima delegasi DPSU (Dewan Penyelamat Sumatera Utara), Senin, (4/2/2013) di DPRD Sumut.
"Seharusnya kita hari ini melakukan rapat dengar pendapat dengan Ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pempropsu H Nurdin Lubis, SH MM guna mempertanyakan soal pergantian 15 pejabat Eselon II ini," kata Oloan.
Komisi A DPRD Sumut akhirnya juga memutuskan menemui Mendagri di Jakarta, Senin 11 Februari 2013 mendatang, agar kasus ini tidak sampai berlarut-larut sekaligus menghindari polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. [rob]
KOMENTAR ANDA