Menteri Keuangan Agus Martowardojo dinilai telah 'berselingkuh' dengan PT Newmont Nusa Tenggara terkait divestasi saham 7 persen. Proses divestasi pekan lalu kembali diperpanjang untuk kelima kalinya."Menkeu patut diduga sengaja terus mengulur penyelesaian proses divestasi untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu. Pihak yang paling diuntungkan atas terus berlarut-larutnya proses divestasi itu adalah PTNNT yang tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi pemegang kendali," kata anggota Komisi II DPRD Sumbawa Barat, M Sahril Amin Dea Naga, seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online (grup MedanBagus.com), Senin (4/2).
Dia juga menuding Menkeu sebagai pemilik otoritas dalam proses divestasi telah berbohong dan melanggar keputusan MK terkait divestasi saham 7 persen PTNNT yang memutuskan proses tersebut harus atas persetujuan DPR.
"Saya sudah mengecek ke Komisi VII dan Komisi XI DPR RI, tidak ada laporan atau permintaan persetujuan dari Menkeu terkait proses divestasi tersebut meski sudah lima kali diperpanjang. Itu artinya Menkeu telah berbohong dan melanggar keputusan MK," kata Sahril.
Menurut dia, dengan tetap menjadi pemegang saham mayoritas, Newmont memegang kendali mengambil kebijakan seenaknya. Apalagi selama ini Presiden Direktur PTNNT, Martiono Hadianto tidak setuju divestasi segera dituntaskan yang tercermin dari sikapnya yang tidak pro terhadap daerah untuk mendapatkan saham tersebut.
Sahril menyatakan pesimis Negara dan masyarakat di daerah penghasil akan mendapatkan manfaat lebih besar dari keberadaan PTNNT, karena faktanya pemilik otoritas dan PTNNT sendiri tidak beritikad baik untuk itu.
"Proses divestasi itu seharunya sudah tuntas tahun 2010, tetapi pemerintah dan Newmont selalu menundanya. Ini patut dipertanyakan. Kalau mereka punya itikad baik, sudah sejak dulu saham tersebut diserahkan untuk dibeli daerah sebagaimana komitmen Komisi VII dan Komisi XI DPR," pungkas Sahril.[dem/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA