post image
KOMENTAR
MBC. Kejatisu kembali dikritisi atas kasus korupsi yang tidak kunjung selesai di Tapanuli Selatan, dimana Forum Rakyat Sumatera Utara dan Garda Sumut Gerakan Rakyat Sumut melakukan aksi di depan gedung Kejatisu. Seperti biasa aksi massa meminta agar kasus dugaan korupsi di Tapsel segera diusut tuntas. Dimana hingga tahun 2013, sejumlah dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah tidak tersentuh.

Fajar Daulay, koordinator aksi, didepan gedung kejatisu memaparkan kasus dugaan korupsi seperti di SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan, Pekerjaan Umum, dinas pendidikan dan pengajaran."

Selain dugaan korupsi di Tapsel, praktik korupsi juga menjalan ke mana-mana. Salahsatunya, Kabupaten Langkat.
Menurut Fajar Daulay, dugaan korupsi di SKPD Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat, harga satuan pekerjaan dalam kontrak pada dinas PU Kab Langkat diperhatikan lebih tinggi dari seharusnya sebesar Rp 1.945.068.961.

Tidak itu saja, menurut dia, ada praktik korupsi di dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat senilai Rp1,5. miliar yang tidak dipertanggungjawabkan Mark Up proyek. Soalnya proyek itu tidak sesuai bestek pada pekerjaan pembangunan Unit sekolah Baru SMAN sei Lapan senilai Rp944 200.000.


Menurutnya, praktik dugaan korupsi juga terjadi pada dana DAK TA 2011 senilai Rp30 miliar, Block Grand di 73 SMP se Kabupetn Langkat yang merugikan keuangan negara mencapai Rp900 juta dan mengakibatkan kebocaran uang negara puluhan miliar rupiah.


"Kami minta Asisten Pidana Khusus segera memeriksa dan penahanan terhadap pelaku lain pada kasus dugaan korupsi di Tapsel. Periksa segera Jaksa yang terlibat dalam pemeriksaan dugaan korupsi pada dinas Kabupaten Langkat,"ujar Daulay.

Aksi ditanggapi Kepala Seksi Penerangan Hukum Ham, Marcos Simaremare diwakili Yosgernald Tarigan yang mengatakan jika saat ini kasus tengah ditangani dan di selidiki.

"Nanti kita akan sampaikan ke atasan dan segera menyelidikinya,"ujar Yosgernald Tarigan.


Daftar Tuntutan Massa atas Dugaan Korupsi di Tapanuli Selatan

1. Dugaa korupsi di dinas perikanan dan kelautan atas  dana Saver TA 2009 Rp9 miliar, TA 2010 Rp7 miliar dan TA 2011 Rp7 miliar
2. Dugaan korupsi Pengadaan sarana produksi laut senilai Rp794.250.000.
3. Dugaan korupsi Pembangunan BBI di Desa Timbang Lawang Kecamatan Bahorok senilai Rp1,2 miliar.
4. Dugaan korupsi pembangunan BBI di desa Paluh Pakih Kecamatan Batang serangan senilai Rp1,6 miliar.
5. Dugaan korupsi penyimpangan dana Restoking udang galah dan kepiting bakau senilai Rp600 juta. [ans]


Kuasa Hukum BKM: Tak Mendengar Saran Pemerintah, Yayasan SDI Al Hidayah Malah Memasang Spanduk Penerimaan Siswa Baru

Sebelumnya

Remaja Masjid Al Hidayah: Yayasan Provokasi Warga!

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Hukum