Kekosongan kas yang sedang terjadi di Pemko Medan adalah bencana dan mustahil. Ini Sulit dipercaya karena jauh-jauh sebelumnya program kerja SKPD sudah direncanakan. "Mustahil, kami melihat ada yang tidak sempurna dalam perencanaan anggarannya," kata Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut, Rurita Ningrum, Senin (4/2/2013) kepada MedanBagus.com.Rurita juga menyebutkan bahwa menyalahkan keterlambatan pihak lain dalam menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) juga kurang tepat, apalagi menurut dia PAD Kota Medan dikabarkan meningkat. Karena program kerja SKPD sudah direncanakan jauh sebelum anggaran berjalan.
Seperti diberitakan Ketua DPRD Medan, Amiruddin mengatakan kepentingan mereka ke Kemendagri beberapa waktu lalu, terkait dengan surat dari Pemko Medan. Dalam surat itu Pemko Medan meminta dukungan kepada DPRD terkait rencana melakukan utangan kepada pihak ketiga.
Namun diduga, proses mencari utangan ini terkait erat dengan tunggakan pembayaran sejumlah SKPD kepada rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Medan.
Dalam suatu pertemuan dengan Komisi D DPRD Medan, belum lama ini, Kadis Bina Marga Medan mengaku belum membayar sejumlah tunggakan. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp299 Miliar. Sejumlah SKPD lainnya juga mengalami hal serupa, namun masih belum berani terang-terangan mengakui punya tunggakan. [rob]
KOMENTAR ANDA