Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diyakini tidak terkait dengan "mafia daging" yang sibuk mengatur kuota impor daging sapi. Mengaitkan SBY dengan kelompok mafia ini adalah tindakan berlebihan.Demikian disampaikan mantan Direktur Blora Center, tim pemenangan SBY, HM Jusuf Rizal, (Senin, 4/1/2013).
"Kita harus objektif melihat duduk persoalannya. Jangan karena adanya mafia importasi daging, penjatahan kuota dan harga daging yang tinggi, lantas dituding SBY ikut terlibat dan tidak pro pada petani dan rakyat. Padahal kebijakan itu ada di Mentan dan Menko Ekonomi. Itu tidak fair," tegas Jusuf Rizal.
Lebih lanjut dikatakan, harga daging sapi di Indonesia dinilai termahal di dunia. Harga daging di pasaran internasional hanya Rp. 40.000/kg, sedangkan di Indonesia menembus harga Rp. 90.000/kg.
Harga tersebut melambung dikaitkan dengan kuota importasi dan permainan pembagian kuota yang kemudian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishaq (LHI) ditangkap KPK dalam kasus suapnya.
Menurut Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ini, jika terjadi krisis penyediaan daging sapi dalam negeri, tidak secara otomatis semua menjadi kelemahan dan ditimpakan kepada SBY. Sebagai Presiden RI, beliau memiliki Menteri yang bertanggungjawab terhadap tupoksinya. Mentanlah dan Menko Ekonomi yang harus bertanggungjawab, bagaimana mengatasi kelangkaan daging sapi dalam negeri.
Sebab jika program peternakan sapi berjalan, maka ketergantungan terhadap impor daging sapi serta permainan jatah kuota tidak akan terjadi. Justru saat ini program peternakan sapi dinilai gagal, tidak seperti jaman Presiden Soeharto.
"Dulu dibuat sentra-sentra penggemukan sapi, termasuk perkawinan silang agar menghasilkan sapi dan daging sapi yang baik. Salah satunya dulu di Madura yang kemudian daging sapinya mampu menyaingi daging sapi Australia. Tapi sekarang sudah tidak menjadi prioritas lagi. Sekarang orang lebih banyak beternak sapi di Pelabuhan-pelabuhan yang siap pasar," tegas pria berdarah Madura Batak tersebut.
Karena itu, lanjutnya dalam kasus importasi dan pembagian kuota sebaiknya KPK memeriksa Mentan Suswono dan Menko Ekonomi, Hatta Radjasa agar duduk persoalan bagaimana mekanisme pembagian jatah kuota diberikan. Sebab pengaturan dan penentuannya dilakukan di Menko Ekonomi.
Apakah suap itu terjadi mulai penentuan di Menko Ekonomi, biar KPK yang selidiki. Sebab sejak awal ditengarai pembagian kuota tidak fair. Konon perusahaan yang belum memiliki track record bisa dapat jatah bagus.
"Jadi masalah kuota impor daging sapi, pembagian kuota serta regulasinya, saya rasa SBY tidak sampai terlalu jauh melakukan intervensi terhadap kewenangan menteri-menterinya. Apalagi dikaitkan seolah-olah SBY tidak pro para petani dan rakyat. Yang semestinya harus dipertanyakan adalah kinerja Mentan, kenapa setiap tahun kebutuhan impor daging selalu naik. Semestinya ketergantungan terhadap impor daging makin turun jika program peternakan dan penggemukan sapi berhasil," tegas Jusuf Rizal. [zul/rob/rmol]
KOMENTAR ANDA