MBC. Banyak pihak menduga ada indikasi pengalihan isu. KPK diminta tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Kalau dapat bertindak cepat dalam kasus suap yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq, yang telah mengundurkan diri kursi Presiden PKS, KPK diyakini juga dapat melakukan hal yang sama untuk kasus-kasus lainnya.
Sudah semestinya, KPK berlaku adil, profesional, dan proporsional dalam melakukan tugas-tugasnya.
"Saat ini muncul kesan bahwa KPK cepat dan tegas untuk kasus tertentu, sementara itu lambat dan labil dalam kasus lain," ujar pengamat politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jumat, 1/2).
Langkah-langkah KPK dalam memberantas korupsi akan semakin menjadi sorotan publik. Apalagi, tahun 2013 adalah tahun politik. Setiap penanganan kasus korupsi akan selalu dikaitkan dengan kepentingan politik.
Para petinggi PKS, misalnya, menduga adanya konspirasi dalam penanganan kasus LHI. Dugaan mereka, ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan kredibilitas PKS.
"Bila dugaan ini betul, maka eksistensi KPK sebagai panglima pemberantasan korupsi akan dipertanyakan," sambung Saleh.
Untuk menghindari dugaan seperti itu, KPK diminta untuk juga menseriusi dugaan korupsi yang melibatkan petinggi partai-partai lain. Di dalam memori publik, ada beberapa kasus lain yang belum ditindaklanjuti. Padahal, kasus-kasus itu tidak kalah besarnya dari kasus yang melilit LHI. [zul/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA