Aneh, Kasnya Kosong, Pemko Medan Salahkan Pemprovsu

Kehadiran para wakil rakyat kota Medan di Jakarta, Kamis (31/1) membawa dua agenda. Pertama mencari payung hukum untuk keperluan Pemko Medan dalam mencari utangan. Dan yang kedua sebagai upaya mendesak Pemprovsu menyalurkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemko Medan.

"Kita berusaha tidak melakukan utang. Kita hanya berusaha bagaimana Pemprovsu menyegerakan pembayaran DBH kepada Pemko Medan. Untuk itulah kita ke Depdagri dan mendorong Depdagri untuk menekan Pemprovsu agar segera menyalurkan anggaran bagi hasil tersebut," kata Ketua DPRD Medan Amiruddin.

Keinginan kuat para wakil rakyat kota Medan ini agar Pemko Medan segera memiliki dana ini tak lepas dari sejumlah tunggakan utang SKPD di lingkungan Pemko Medan. Selain itu, Ketua DPRD Medan, Amiruddin mengaku pihaknya telah disurati oleh Walikota Medan yang intinya meminta dukungan mencari utangan.

Kabag Keuangan Pemko Medan Irwan Ritonga mengatakan pihaknya akan tetap bertanggungjawab atas tunggakan utang di sejumlah SKPD. Namun lagi-lagi Kabag Keuangan Pemko Medan menyalahkan Pemprovsu.

Menurut Kabag keuangan Pemko Medan, keterlambatan pembayaran ke sejumlah rekanan di lingkungan Pemko Medan tidak akan terjadi jika Pemprovsu segera menyalurkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemko Medan.

"Kami sudah layangkan surat, tapi DBH tahun 2011 dan 2012 masih di Pemprovsu," kata dia.

Berapa DBH yang ditunggu-tunggu Pemko Medan?

Menurut Informasi DBH yang belum dibagikan kepada Kabupaten/Kota se Sumut mencapai Rp 1,9 T. Untuk Medan Rp 535 M, Binjai Rp 13 M, Tebing Tinggi Rp 11 M, P Siantar Rp 24 M, Sibolga Rp 4 M, Tanjung Balai Rp9 M.

Kemudian, Batubara Rp 5 M, Asahan Rp 39 M, Dairi Rp 8 M, Deli Serdang Rp 127 M, Sergai Rp 20 M, karo Rp 28 M, Labuhan batu Rp 40 M, Langkat Rp 25 M, Madina Rp 17 M, Nias Rp 5 Miliar.

Selanjutnya, Simalungun Rp 40 M, Tapteng Rp 4 M, Tapsel Rp 16 M, Taput Rp12 M, Humbahas Rp 4 M, Tobasa Rp 12 Miliar, Samosir Rp 2 M, P Sidempuan Rp 5 M, Palas Rp 13 M, Paluta Rp 5 M, Pakphak Bharat Rp 2 M.

Nisel Rp 4 M, Labura Rp 13 M, Labusel Rp 17 M, Nias Utara Rp 4 M, Nias Barat Rp 2,4 M dan Gunung Sitoli Rp 8,7 M. [rob]