Perum Bulog diminta segera menarik beras untuk rakyat miskin (raskin) yang mengandung kutu karena berbahaya bagi kesehatan.Anggota Komisi IV DPR I Made Urif mengaku, pihaknya sudah banyak menerima laporan dari berbagai daerah yang menemukan beras raskin dengan kualitas sangat rendah dan berkutu. Beras-beras tersebut tidak layak konsumsi.
Bulog harus menarik beras yang tidak layak makan itu, tegas Made kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, Bulog harus meningkatkan kualitas raskin. Salah satunya dengan melakukan pembenahan infrastruktur pergudangan dan meningkatkan pemeliharaan beras.
Raskin jangan lama-lama disimpan di gudang, harus ada perputaran. Jangan sampai beras itu menumpuk bertahun-tahun di gudang karena akan menimbulkan kutu, seru Made.
Made mengaku tidak heran jika masih banyak beras Bulog yang ditemukan mengandung kutu. Sebab, raskin itu banyak berasal dari impor dan berkualitas rendah. Beras impor yang masuk di Indonesia itu biasanya beras yang tidak laku lagi di negara orang. Karena itu, dijual dengan harga murah.
Dia berharap, Bulog terus meningkatkan perawatan infrastruktur pergudangan. Meski begitu, Made membantah DPR menghambat perbaikan infrastruktur Bulog dengan menghambat anggarannya.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya akan mengganti beras yang mengandung kutu. Meski begitu, menurut dia, beras berkutu wajar karena kutu pasti ditemukan di dalam beras.
Dalam beras itu pasti ditemukan kutu, terutama kutu-kutu yang kecil, itu tidak masalah, katanya kepada Rakyat Merdeka.
Menurut dia, walaupun telah mengalokasikan belanja modal untuk perbaikan kualitas gudang penyimpanan beras, dia tidak berani menjamin beras milik Bulog bebas dari hama seperti kutu 100 persen. Alasannya, Indonesia merupakan negara tropis.
Untuk merawat beras Bulog dari kutu, pihaknya melakukan perawatan dengan menyemprotkan zat kimia yang sudah ada izin dari Kementerian Pertanian dan tidak mengandung zat berbahaya. Dengan zat tersebut, kutu di dalam beras bisa dikendalikan dan mati.
Karena itu, Sutarto meminta, agar masyarakat ikut mengawasinya. Dia bilang, pengawasan beras itu termasuk tanggung jawab daerah juga. Kami selalau melakukan pengawasan, namun pemerintah daerah dan dinas terkait juga ikut mengawasinya dengan datang ke gudang Bulog untuk mengeceknya, jelasnya.
Dia juga mengklaim, sebetulnya kualitas gudang penyimpanan Bulog lebih bagus dari milik swasta. Namun, jumlah beras yang mereka simpan setiap tahun lebih dari 2 juta ton membuat jumlah beras dengan gudang yang berkualitas tidak seimbang.
Selain itu, Sutarto menyadari sulit meminta pemerintah dan DPR menambah anggaran Bulog membangun gudang baru dengan teknologi bebas udara. Selama 2012, Bulog telah menggelontorkan dana Rp 22,29 miliar untuk membangun sembilan gudang baru dengan total kapasitas 10 ribu ton.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menegaskan, pemerintah atau kepala desa bisa menolak beras berkutu dari Bulog.
Kalau memang beras yang diberikan Bulog kualitasnya tidak seperti beras medium, pemerintah atau kepala desa sudah bisa menolak, kata Suswono.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, untuk membuktikan beras yang diberikan Bulog kualitasnya buruk, dia ingin diaudit. Apalagi, saat ini Bulog mendapatkan margin dari pemerintah melalui harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp 6.600 per kg. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA