MBC. Besarnya anggaran jatah hibah yang digelontorkan ke Poldasu, diharapkan tersalur dengan baik. Artinya, Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro jangan membiarkan anggota polisi yang bertugas di TPS (tempat pemungutan suara) cuma makan nasi bungkus dengan lauk telur saat Pilgubsu 7 Maret mendatang.
"Karena jatah hibah itu besar sekali sampai Rp87 miliar. Berbeda dengan provinsi Jawa Timur dengan 47 kabupaten/kota tapi dana hibahnya tak sampai Rp50 miliar. Ini kan dana besar, jadi Kapolda jangan membiarkan anggotanya makan nasi bungkus pakai telur," sindir Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane kepada medanbagus.com, pagi ini.
Dia tetap berharap agar Kapoldasu bisa transparan terhadap penggunaan anggaran. Soalnya, menurut Pane, jatah hibah Rp87 miliar itu merupakan uang rakyat. "Jangan sampai salah sasaran, masuk ke kantong pejabat kepolisian. Jadi Kapolda harus transparan dan bisa merinci penggunaan dana itu. Berapa untuk isi bensin (BBM, red), berapa untuk honor petugas kepolisian di TPS dan berapa uang makan, dan berapa personil yang diturunkan untuk memantau dari dekat setiap TPS-TPS," pinta Pane.
Di bagian lain, pihaknya meminta legislatif menjalankan fungsi kontrolnya dengan mengawasi dan meminta pertanggungjawaban Kapolda seputar penyaluran hibah Rp87 miliar itu.
"Mestinya DPRD Sumut juga diminta pertanggungjawabannya. Mengapa menyetujui dana hibah sampai segitu besar Rp87 miliar. Saya sudah jelaskan contoh Jawa Timur yang punya 47 kabupaten/kota tapi jatah hibah untuk kapolda di sana gak sampai Rp50 miliar."
Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu Pemprovsu membagi-bagikan uang rakyat melalui dana hibah untuk KPU dan Panwaslu mendukung proses Pilgubsu 7 Maret mendatang. Namun Poldasu ikut-ikutan "menyusu" dana hibah tersebut dengan menerima Rp87 miliar. [ans]
Peristiwa
.jpeg)
KOMENTAR ANDA