MBC. Pemberian jatah hibah yang diserahkan Pemprovsu ke Poldasu pekan lalu sebesar Rp87 miliar mengundang tanda tanya besar. Apalagi konon jatah hibah untuk Poldasu itu disebut-sebut untuk pengamanan Pilgubsu 7 Maret mendatang.
Memang ada yang aneh dalam pemberian jatah hibah untuk Poldasu ini. "Kalau pengawasan Pilkada semua itu sudah diserahkan ke Panwaslu, sedangkan untuk pengamanan, memang itu tugas (red, tupoksi) polisi! Soal Gamkundu, bukan instrumen Pemilu, tidak bagian dari UU Pemilu, maka pemberian hibah ke Poldasu yang jumlahnya sampai miliaran rupiah jelas tidak memiliki dasar hukum!" tegas Oktavianus Rumahorbo, Ketua Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (FUTRA) kepada medanbagus.com, beberapa saat lalu.
Mestinya, menurut Oktavianus Rumahorbo,pemberian hibah itu harus segera dibatalkan. Artinya apabila sudah sempat disalurkan maka tidak tertutup kemungkinan untuk dikembalikan ke kas Pemprovsu. "Soalnya ini sangat berpotensi di korupsi!" tegas dia.
Seperti diketahui, pekan lalu Pemrovsu menyalurkan dana hibah hampir mencapai Rp500 miliar. Namun ada yang aneh dalam pemberian dana hibah itu. Selain KPU dan Panwaslu, Poldasu pun justru ikut-ikutan "menyusu" minta jatah hibah.
Tak tanggung-tanggung, dana yang diserahkan ke Poldasu mencapai Rp87 miliar. Setidaknya penyerahan dana hibah itu tertuang lewat penandatanganan MoU bersama tiga lembaga tersebut di rumah dinas Gubsu.
Ironisnya, meski tak punya dasar hukum yang jelas, Plt Gubsu Gatot Pujonugroho tetap saja memberikan jatah hibah itu. Kini sejumlah elemen masyarakat sedang mempertanyakan kejanggalan ini.
Informasi yang beredar, alokasi jatah hibah untuk Poldasu itu konon diperuntukkan membeli nasi bungkus setiap anggota polisi yang bertugas di setiap TPS (tempat pemungutan suara) saat Pilgubsu berlangsung, 7 Maret mendatang.
[ans]
Peristiwa
.jpeg)
KOMENTAR ANDA