MBC. Langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menunda penjualan saham perdana (IPO) tiga BUMN, membuat kecewa otoritas bursa dan kalangan analis.
Pengamat pasar modal Reza Priyambada menyayangkan terus gagalnya rencana penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) BUMN.
Padahal, IPO tersebut diyakini akan memberikan dampak positif untuk pasar modal serta kinerja perusahaan plat merah. Dengan IPO, kapitalisasi pasar modal bertambah dan kondisi BUMN bisa makin sehat.
Menurutnya, masih ada pemikiran jika melantai di bursa saham sama dengan menjual aset.
“Beberapa orang masih menyamakan antara IPO dan jual aset negara. Kalau masih beda persepsi soal IPO, ya mendingan samakan aja dulu persepsi IPO itu apa dan pelajari keuntungan IPO itu apa,” ujar analis dari Trust Securities ini.
Reza menegaskan, IPO bukanlah penjualan aset negara karena negara masih memiliki saham mayoritas. Selain itu, pemerintah bisa membuat undang-undang (UU) kepemilikan asing.
“Misalnya dari 100 persen saham 52-55 persennya tetap pemerintah dan sisanya publik dan dari sisa 42-45 persen sisanya dipisah lagi asing cuma boleh misalnya 10 persen, kan sisanya tetap lokal,” jelasnya.
Awal tahun ini, Dahlan Iskan rencananya melakukan IPO terhadap tiga BUMN. Namun rencana itu dipastikan batal. Bahkan Dahlan menyebutkan tidak akan ada BUMN yang IPO tahun ini.
“Tidak IPO juga nggak apa-apa,” cetusnya.
PT Pos Indonesia dan PT Pegadaian batal mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini karena Komite Privatisasi tidak menyetujui niat IPO kedua BUMN itu.
Dahlan mengatakan, pemerintah tak memberi restu bagi Pegadaian melepas saham ke publik lantaran khawatir peran Pegadaian dalam membantu rakyat kecil terkikis karena terdorong mencetak laba yang besar. “Kalau PT Pos Indonesia, disebabkan perseroan harus melakukan revaluasi terlebih dulu,” katanya.
Selama ini, lanjut Dahlan, aset PT Pos belum direvaluasi mengingat pajak yang harus ditanggung cukup besar. Kemampuan PT Pos juga diragukan untuk menanggung pajak pasca revaluasi aset tersebut. Total nilai aset PT Pos kini mencapai Rp7 triliun.
Setelah revaluasi, asetnya diprediksi membengkak jadi Rp 11 triliun. Di samping itu, PT Pos juga punya kewajiban sebagai perusahaan negara atau Public Service Obligation (PSO).
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Ito Warsito kecewa dengan kebijakan pemerintah menunda privatisasi tiga BUMN.
“Pemerintah tidak memiliki komitmen untuk mengembangkan pasar modal Indonesia,” kata Ito seperti dikutip sebuah situs.
Selain menolak IPO kedua BUMN tersebut, Komite Privatisasi juga menolak rencana penerbitan saham terbatas (rights issue) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Penyebabnya adalah harga komoditas yang sedang turun. Jika Antam rights issue, maka hasil yang didapat tidak maksimal.
Harapan kini tinggal pada PT Semen Baturaja. Perusahaan ini tinggal menunggu restu Komisi XI DPR untuk melepas 35 persen sahamnya ke publik dengan target dana sebesar Rp1 triliun. Dahlan mengaku, pihaknya juga sedang membuat daftar sejumlah anak usaha BUMN yang akan didorong masuk bursa.
“Saya berpikir, mungkin Rekin (PT Rekayasa Industri) bisa kami IPO kan, tapi ini baru pemikiran awal,” tandasnya.
Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Pandu Djajanto mengatakan, PT Semen Baturaja, Pos Indonesia dan Pegadaian direncanakan IPO tahun ini. [Harian Rakyat Merdeka/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA