MBC. Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus membatalkan dan merivisi total proyek Pemanfaatan Optimalisasi untuk Penguatan Sarana Prasarana (POPSP) Polri tahun 2013 senilai Rp1,8 triliun agar tepat guna sesuai dengan kebutuhan aktual kepolisian dan tidak sekadar menghambur-hamburkan uang negara.
"POPSP harusnya diarahkan untuk mengantisipasi situasi kamtibmas menjelang Pemilu dan Pilpres 2014, dengan cara memperkuat polsek dan polres dengan berbagai fasilitas pendukung serta mengganti water cannon yang sudah pada rusak di polda-polda," kata Ketua Presidium Indonesa Police Watch (IPW), Neta S Pane seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online (grup medanbagus.com) beberapa saat lalu, Minggu (27/1).
Dari pendataan IPW, lanjut Neta, saat ini polsek-polsek sangat kekurangan fasilitas kerja, padahal polsek adalah ujung tombak Polri dalam menjaga kamtibmas. Polsek-polsek di Jabodetabek misalnya, dari sembilan komputer yang dibutuhkan reskrim yang ada hanya satu unit.
Reskrim dan Intelkam juga tidak memiliki mobil operasional, dan polsek hanya punya satu mobil patroli yang berbahan bakar pertamax plus sementara jatah yang diberikan Mabes Polri hanya 5-10 liter premium.
"Sedangkan di polda-polda, water cannon sudah pada rusak. Di Polda Metro, 4 water cannon warisan Orba sudah tidak layak untuk digunakan, satu rusak, satu pompa airnya rusaak, dan dua tankinya bocor. Sehingga saat menghadapi aksi massa polisi kerap menggunakan mobil pemadam kebakaran," jelas Neta.
Neta menyayangkan elit Polri sering tidak peduli dengan itu semua, dan mereka asyik dengann dirinya sendirisehingga kebijakannya tidak nyambung dengan kebutuhan polisi di jajaran bawah.
Dlm POUPSP misalnya, Polri akan membeli dua senjata kapal kaliber 20 mm seharga Rp23,8 miliar dan membeli tiga kapal pandu seharga Rp54,5 miliar. Padahal di 2013 kebutuhan prioritas Polri adalah di darat dan bukan di laut.
"Akibat tidak tepat guna proyek pengadaan Polri sering menjadi beban bagi jajaran bawah Polri, yangujung-ujungnya merugikan masyarakat. Sementara jajaran bawah Polri selalu mengeluh kekurangan fasilitas kerja," demikian Neta. [ysa/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA