Alokasi anggaran dana bantuan sosial di pemerintahan rawan disalahgunakan oleh pasangan incumbent untuk dana kampanye.Demikian diungkapkan Kanit 4 Tipikor Polda Sumatera Utara, Jadiaman Sinaga, dalam seminar bertajuk “Sumut Bersih dari Korupsi” yang dilaksanakan atas kerjasama Fisip USU, Sindo Radio dan Kantor Berita Antara di Kampus USU, Medan, Rabu (23/1).
Turut hadir sebagai pembicara, Gus Irawan Pasaribu, Kasi Penuntut Tindak Korupsi Albert P, dengan moderator Zulfan Effendi. Juga hadir PR III USU, Raja Bongsu Hutagalung, Gubernur PEMA Fisip USU, Iskandar Zulkarnain. Dan ratusan mahasiswa.
Menurut Jadiaman, modus yang sering dijumpai yaitu meningkatkan dana alokasi hibah, menyalurkan dana hibah namun penerimanya fiktif, menyalurkan dana hibah ke lembaga yang pemiliknya adalah keluarganya sendiri, pemotongan dana hibah dan mengalokasikan dana hibah tersebut ke kelompoknya.
Selain penyimpangan seperti itu, pasangan incumbent juga kerap memanfaatkan peluang untuk menyosialisasikan dirinya melalui pencetakan alat peraga, seperti spanduk dan baliho, dengan menampilkan gambar diri yang bersangkutan.
“Tidak hanya itu, dan lain sebagainya. Dan ini semua merupakan tindak pidana korupsi,” kata Jadiaman.
Sementara, Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pencegahan tindak pidana korupsi dengan merevitalisasi birokrasi lebih efektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Caranya, dengan menempatkan orang-orang yang ikhlas menjadi pelayan bagi masyarakat.
“Pemerintahan ke depan harus lebih mengutamakan pencegahan tindak korupsi daripada penyidikan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan memperkecil ruang gerak tindak korupsi dengan melakukan revitalisasi birokrasi,” ujar Cagubsu nomor urut 1 yang berpasangan dengan Soekirman ini.
Selain itu, lanjut Gus, dibutuhkan sosok pemimpin yang kuat untuk mencegah korupsi. “Leader yang kuat juga tidak kalah penting dalam pencegahan korupsi, sehingga tidak terkontaminasi dengan kepentingan kelompoknya ataupun partai politik,” jelas satu-satunya Cagubsu yang berasal dari kelompok professional ini.
Gus menambahkan, mahasiswa juga harus berperan menciptakan pemerintahan bersih dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya kepada figur pemimpin yang tidak terikat kontrak dengan partai politik pada Pilgubsu 7 Maret mendatang.
“Korupsi kerap terjadi karena besarnya keinginan seseorang menjadi pemimpin, tetapi tidak memiliki kreativitas dan juga besarnya tuntutan dari kelompoknya,” tandas Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumut ini.
Mantan Dirut Bank Sumut tiga periode ini juga menyinggung sedikit kiat suksesnya dalam memimpin Bank Sumut saat menerima estafet Dirut Bank Sumut ketika bank BUMD itu diambang kehancuran dengan meninggalkan utang sekira Rp.90 miliar dan kerugian mencapai Rp.300 miliar.
“Dengan mempersempit ruang korupsi dan revitalisasi di tubuh Bank Sumut, maka BUMD tersebut perlahan bangkit lagi. Di tahun 2010, Bank Sumut menempati peringkat ketiga BUMD terbaik di Indonesia. Untuk itulah pencegahan dengan mempersempit ruang gerak korupsi dan pemimpin yang kuat sangat dibutuhkan dalam menciptakan pemerintahan Sumut bersih dari KKN,” urai peraih CEO BUMD of The Year 2010 dan 2011 dari Depdagri dan Majalah Business Review, ini. [ded]
KOMENTAR ANDA