Ratusan anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI (FKPPI), berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (22/01/2013). Mereka memblokir jalan Imam Bonjol untuk menyampaikan orasinya. Mereka mengutuk banyaknya Organisasi Kepemudaan (OKP) yang dijadikan tameng untuk kepentingan bisnis seseorang. Salah satu tuntutan mereka adalah Baliho Kapoldasu Irjen Pol Wisnu Amat Sastro dengan salah satu ketua OKP.
"Foto baliho dengan pejabat negara itu bisa jadi ajang pemerasan dan intimidasi pengusaha," kata Krisman Purba, membacakan salah satu tuntutan mereka.
Karena itu, mereka menuntut Kapoldasu untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak sanggup menuntaskan masalah OKP.
Bukan hanya itu, mereka juga meminta agar DPRD Sumut mencabut pemberian nama-nama bangunan yang diambil dari nama orang yang tidak memiliki jasa kepada warga. "Cabut nama jalan H Anif dan usut tuntas latar belakang mendapatkannya,"
Aksi ini diterima anggota dewan dari fraksi PKS, Andi Arfis Arby dan Rahmiana Pulungan dari PPRN. Andi Arfis mengatakan, tuntutan para pengunjuk rasa telah dibahas di Komisi A DPRD Sumut.
"Apa yang saudara-saudara tuntut sebenarnya sudah dibahas di komisi A," katanya.
Aksi unjuk rasa FKPPI ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya mereka melakukan aksi yang sama 12 Januari 2013 lalu dengan tuntutan yang sama. Sebelum membubarkan diri mereka mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari Jalan Maulana Lubis menuju Imam Binjol terpaksa dialihkan melalui jalan Raden Saleh menuju Jalan Hindu untuk diteruskan ke Jalan Perdana. [ded]
KOMENTAR ANDA