Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri tahun anggaran 2013 senilai Rp1,8 Triliun. Sebab sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli."Harga kuda yang akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp468 juta per ekor. Harga anjing Rp150 juta per ekor, perahu karet Rp156 juta per unit, laptop Rp28 juta per unit, eksternal hardisk Rp7 juta, kendaraan SAR darat Rp2,7 miliar per unit, dan lain-lian," kata Ketua Presidum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 22/1/2013).
Menurut Neta, Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor, sementara untuk perahu karet sebanyak 200 unit.
Anggaran Proyek POPSP itu sendiri di luar anggaran Polri tahun 2013 sebesar Rp43,4 triliun. Proyek POPSP ini merupakan anggaran tambahan yang sudah disetujui DPR pada Nopember 2012 lalu, dan dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini serta diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP.
"IPW mengimbau KPK segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat, dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi. Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR ikut cawe-cawe dalam proyek ini," tegas Neta.
Selain itu, lanjut Neta, agar proyek senilai Rp1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri. Apalagi dari pendataan IPW selama ini cukup banyak proyek pengadaan di Polri yang bersifat mubazir, padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar rupiah. [ysa/rob/rmol]
KOMENTAR ANDA