Sistem politik Indonesia yang berlaku sekarang "banci", karena tidak sepenuhnya presidensial dan bukan pula parlementer, Begitu perkataan mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafi`i Ma'arif.
"Sistem politik banci itu pasti menjadi rintangan inheren terbesar bagi demokrasi untuk berfungsi secara sehat dan kuat," katanya pada dialog kepemimpinan bertema Kontribusi Universitas Islam Indonesia (UII) dalam Menyiapkan Pemimpin Bangsa di Yogyakarta, Senin (21/1/2013).
Menurut dia, dualisme semacam itu harus diakhiri dengan menawarkan sebuah teori radikal berdasarkan kajian yang mendalam tentang Pancasila dan UUD 1945. Namun, kata dia, betapa pun lemahnya sistem politik Indonesia, jika bangsa ini memiliki kepemimpinan nasional yang kuat dan visioner, kelemahan dalam masa transisional antara 2014 hingga 2019 masih bisa diatasi sampai batas tertentu.
"Sampai jenis kelamin demokrasi Indonesia menjadi terang benderang, yakni sepenuhnya presidensial. Dengan kata lain, masa antara 2014 hingga 2019 menjadi sangat kritikal dan menentukan bagi hari depan demokrasi Indonesia," katanya. [wid/rob/ant]
KOMENTAR ANDA