Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) terkesan lebih memilih Total E&P Indonesie untuk mengelola lapangan migas Blok Mahakam. Langkah tersebut dinilai tidak pro nasional.Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menegaskan, hubungan dengan Total tidak hanya sampai di sini atau berakhirnya kontrak pengelolaan Blok Mahakam sampai tahun 2017 saja.
Menurutnya, kehadiran Total E&P Indonesie yang sudah berpuluh-puluh tahun mengelola Blok Mahakam sudah sangat memberikan manfaat bagi ekonomi nasional. Apalagi saat ini produksi gas Indonesia tergantung pada perusahaan minyak dan gas (migas) asal Prancis itu.
Rudi mengatakan, Indonesia tidak bisa arogan untuk mengelola blok migas sendiri. Sebab, kemampuan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup, tapi harus memiliki teknologi dan investasi yang besar.
"Karena itu, kita tidak bisa jalan sendiri dan menutup diri dalam pengelolaan migas," kata Rudi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis malam (17/1).
Kendati begitu, bekas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengatakan, SKK Migas hanya pelaksana dan akan menjalankan sepenuhnya keputusan pemerintah terkait nasib Blok Mahakam.
Total E&P Indonesie juga tidak diam. Perusahaan asal Prancis itu terus melakukan lobi kepada pemerintah. President Director and General Manager Total E&P Indonesie Elisabeth Proust mengeluhkan ketidakpastian investasi Total di Indonesia setelah masa kontrak habis 2017. Hinggi kini pihaknya masih melakukan diskusi dengan pemerintah soal kepastian nasib Total setelah 2017.
Dia juga menyayangkan dengan adanya politik perusahaan asing dan nasional. Padahal, Total E&P Indonesie merupakan perusahaan Indonesia dan multinasional, dengan pegawai lokal mencapai 3.700.
"Saya sedih mendengar kata asing, " curhat Proust.
Proust mengatakan, Total merupakan investor migas terbesar di Indonesia. Untuk tahun lalu, pihaknya mengeluarkan investasi Rp 25 triliun dan bagian negaranya mencapai Rp 67 triliun. Hingga saat ini, dari Blok Mahakam pemerintah telah menerima Rp 830 triliun. Artinya, 80 persen keuntungan diterima negara.
Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan, SKK Migas harusnya pro kepada kepentingan nasional.
"Saya dukung pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik yang meminta SKK Migas yang dipimpin Rudi Rubiandini lebih pro nasional," katanya
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk mengatakan, aliansi masyarakat Kaltim sudah meminta ke DPR agar Blok Mahakam dikelola daerah. Saat ini, pihaknya menunggu putusan DPR.
"Untuk pengelolaan Blok Mahakam bisa mencontoh Riau. Di sana lapangan eks Caltex yang habis kontraknya dikuasai Pertamina 50 persen dan BUMD 50 persen. Mereka lihat itu bisa dilakukan di Blok Mahakam. Kontrak Total tidak perlu diperpanjang tapi diberikan blok migas baru," kata Awang. [rakyatmerdeka/rmol/hta]
KOMENTAR ANDA