Bila saat ini kampanye ini sudah dimulai, sementara hingga saat ini belum ada aturan, maka hal itu akan sangat bermasalah. Begitu juga, harus ada aturan soal teknis kampanye di media massa. Aturan itu berkenaan dengan pesan kampanye melalui pemberitaan, penyiaran, dan iklan. "Khusus iklan, dari sisi waktunya baru boleh dilakukan mulai 16 maret sampai dengan 5 April 2014. Jadi kalau ada media yang sudah menampilkan iklan kampanye sebelum waktu tersebut, itu merupakan pelanggaran," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu, Selasa, (15/1/2013).
Nah, lalu kapan sebuah pesan bisa dikategorikan sebagai kampanye? Menurut Said, Pasal 91 ayat 2 UU Pemilu memberikan kriterianya. Pesan kampanye meliputi tulisan, suara, gambar, tulisan dan visual, atau audio visual yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, termasuk yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
Sementara itu, lanjut Said, prinsip dasar bagi media massa dan lembaga penyiaran dalam menyampaikan pesan kampanye, baik itu pemberitaan, penyiaran, dan iklan adalah berlaku adil, berimbang, serta memberikan alokasi waktu dan kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu.
Sementara bloking time dan program sponsor yang bernuansa iklan kampanye merupakan hal yang dilarang keras dilakukan oleh media.
Narasumber yang dilibatkan media dalam suatu siaran, baik yang bersifat dialog ataupun monolog, sedemikian rupa juga haruslah orang-orang yang dikenal publik mempunyai reputasi objektif dan tidak partisan," demikian Said. [ysa/rob/rmol]
KOMENTAR ANDA