Lindungi TKI, Apjati Siapkan Rp1,4 T per Tahun

MBC. Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) akan menyiapkan 120 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,140 triliun per tahun untuk perlindungan dan pelatihan TKI berkualitas menyongsong dibukanya kembali penempatan ke sejumlah negara di Timur Tengah.
 
"Dana itu berasal dari recruiting fee dari majikan yang akan mereka sepakati pada pertemuan multilateral asosiasi penempatan tenaga kerja di Jakarta, Maret depan," kata Ketum Apjati Ayub Basalamah di Jakarta, Minggu (13/1).
 
Menurut Ayub, pada pembicaraan dengan mitra Apjati di Timur Tengah sudah disepakati dana perlindungan dan pelatihan TKI tersebut dan bagaimana mekanisme penyiapan dananya.

"Masalah perlindungan TKI tidak hanya membutuhkan sistem tetapi juga pendanaan yang besar agar jika muncul permasalahan, Apjati bisa bergerak cepat dengan akses dana yang fleksibel karena permasalahan TKI acap kali membutuhkan penyelesaian cepat dan informal," terangnya.

Ditambahkannya, penempatan TKI di Timur Tengah, memang berbeda dengan di Asia Pasifik. Di Timur Tengah, majikan mengeluarkan biaya perekrutan yang besarannya sekitar 1.200 dolar AS untuk Saudi Arabia, sementara di Uni Emirat Arab dan negara lainnya sudah mencapai 1500-1700 dolar AS.

"Kita akan bernegosiasi lagi agar biaya perekrutan ke Saudi bisa sama dengan Emirate," katanya.

Apjati sendiri, kata Ayub, akan menyisihkan 100 dolar AS untuk dana perlindungan. "Jika, penempatan ke sejumlah negara di Timur Tengah dimulai lagi maka rata-rata sekitar 40.000 TKI akan ditempatkan ke Timur Tengah, berarti terdapat 4 juta dolar AS dana yang terhimpun," katanya.
 
Dana itu, jika dikalikan 12 maka terhimpun 48 juta dolar AS perbulan atau setara dengan Rp 456 miliar. Dana itu akan didedikasikan juga pembentukan perwakilan Apjati di luar negeri (perwalu) seperti yang diamanatkan (undang-undang) UU dan perekrutan petugas arbitrase dan pengacara jika TKI bermasalah.

Apjati secara bertahap akan membuka 13 Kantor Perwalu di Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Yordania, Omman, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Suriah, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan dan Hongkong sebagaimana yang diamanatkan UU.
 
Seperti diketahui, saat ini sejumlah tujuan penempatan TKI masih dihentikan (moratorium) diantaranya tujuan penempatan ke Saudi Arabia, Jordan dan Kuwait. Pemerintah menyatakan akan membuka jika terdapat sistem yang baik yang menjamin perlindungan selama TKI bekerja di luar negeri.
 
Ayub mengatakan, permasalahan TKI harus dibenahi dari hilir, yakni peningkatan kualitas melalui pelatihan. Melalui skema yang diajukan pada mitranya, disepakati untuk menyisihkan 150 dolar AS dari recruting fee untuk pelatihan 200 jam. "Artinya, setiap calon TKI wajib mengikuti program pelatihan 200 jam yang menyangkut ketrampilan, bahasa dan pengetahuan tentang kultur masyarakat setempat," katanya.

Jika, 150 dolar AS tersebut dikalikan penempatan 40.000 TKI perbulan dan dikalikan 12 dan ditambah dana perlindungan maka akan terhimpun 120 juta dolar AS pertahun bagi perlindungan dan penyiapan TKI berkualitas. Komitmen perlindungan TKI tersebut akan dibahas dan diikat dalam pertemuan multilateral asosiasi perusahaan jasa penempat dan penerima tenaga kerja asing pada Maret 2013 yang akan dihadiri 13 mitra Apjati dari timur tengah dan Asia pasifik.

"Kita konsolidasi ke dalam dulu, antarpihak swasta untuk membicarakan hak dan kewajiban tenaga kerja, seperti upah, kesejahteraan, perpanjangan kontrak hingga perlindungan hukum jika mereka mengalami masalah," bebernya.

Pembentukan perwalu seperti yang diamanatkan dalam UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI juga akan dibahas agar ada komitmen antara penempat dan penerima dalam melindungi TKI.
 
Di sisi lain Ayub mengingatkan terdapat sekitar 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri dan jutaan lainnya yang berminat bekerja di luar negeri yang tersebar dari Aceh hingga Indonesia bagian timur.

Menjelang pemilu 2014, Apjati yang beranggotakan 459 perusahaan memiliki sembilan Pengurus Perwakilan Daerah dan 3.227 kantor cabang di kantong-kantong penempatan akan mengerahkan petugas lapangan, petugas di luar negeri dan semua jaringannya untuk mendidik calon dan TKI di dalam dan di luar negeri untuk memilih wakil dan pemimpin yang pro pada penempatan.

"Kami ingin mengedukasi calon dan TKI beserta keluarga memilih pemimpin yang membuka peluang kerja bagi anak bangsa di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri," kata Ayub.

Dia mengingatkan, bekerja dimana saja merupakan hak asasi manusia dan dilindungi peraturan perundangan. Semua pihak yang peduli, termasuk para pemimpin, kata Ayub, hendaknya memberi kemudahan dan melindungi warga negara yang ingin bekerja memperbaiki kesejahteraan keluarganya.
 
Dijelaskannya, jika saat ini terdapat 6 juta WNI yang bekerja di luar negeri, dan setiap mereka memiliki anggota keluarga 4 yang punya hak pilih (dua orang tua beserta isteri atau suami) maka terdapat 24 juta anggota keluarga TKI yang memiliki hak pilih.Jika, ditambahkan dengan jutaan calon TKI yang menanti penempatan, maka dia memprediksi terdapat sekitar 35 juta pemilih dari keluarga TKI yang akan menjatuhkan pilihannya hanya pada pemimpin yang peduli pada TKI. [ian/rmol/ans]