MBC. Terdakwa perkara suap pembahasan anggaran pada proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kemendiknas (Sekarang Kemendikbud) Angelina Sondakh sampai saat ini masih menerima gaji sebagai anggota DPR RI.
Menurut anggota badan pekerja LSM Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Juntho dengan masih digajinya Angie, sapaan Angelina Sondakh maka bisa dikatakan bahwa DPR tak mempunyai komitmen dalam pemberantasan korupsi.
"Ini yang juga kita kritik dari DPR, harusnya DPR punya komitmen yang lebih tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi," kata Emerson usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1).
Posisi Angie, kata Emerson, seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Oleh sebab itu, ke depan perlu diatur apabila seorang anggota DPR sudah ditetapkan menjadi terjadi maka harus dipotong gajinya.
"Selain mekanisme PAW yang harus diberlakukan, karena sampai saat ini Angie juga belum di PAW, mekanisme hak-hak dia sebagai anggota DPR juga harus diberhentikan semuanya. Misalnya seperti gaji, kemudian fasilitas lain misalnya perumahan dan sebagainya, itu juga harus dipotong," terang dia.
"Karena kalau tidak dilakukan pemberian efek jera juga tidak ada, menunggu sampai proses hukum sampai kekuatan hukum tetap, seperti kasasi atau peninjauan kembali, itu lama sekali," lanjutnya.
Dia menambahkan, untuk hal ini perlu dikesampingkan adil atau tidaknya dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, perlu ditekankan untuk memberikan pesan bagi para koruptor.
"Kalau mereka mau jadi angota dewan yang benar, ya jangan korupsi, jangan terlibat dalam kasus. Kalau tidak, konsekuensinya gaji dipotong, kemudian status dia sebagai anggota DPR juga diberhentikan," jelasnya.[ian/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA