Lapangan Merdeka termasuk salah satu sejarah bagi kota Medan. Namun belakangan masyarakat kota Medan mengenalnya bukan lagi sebagai sejarah namun sudah dianggap menjadi pusat bisnis dan liburan keluarga.
Elemen angkatan 66 Sumatera Utara, Amiruddin mengatakan, dengan mengkavling-kavling lapangan Merdeka, Jalan Putri Hijau Medan, Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) mencoba menghapus jejak-jejak sejarah negara Republik Indonesia dengan menjadikannya untuk kepentingan bisnis," kata Amiruddin kepada medanbagus.com, Sabtu (12/1).
"Artinya, pejabat kota adalah sebagai alat dari kapitalis, lantas apa bedanya dengan kolonialisme Belanda?," sindir dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UMSU itu.
Seperti diketahui, Lapangan Merdeka Medan adalah tempat menyampaikan aspirasi para pejuang dalam rapat menyusun naskah proklamasi Tahun 1945 dan sebagai lokasi rapat untuk menumpas G-30-S/PKI tahun 1965 lalu.
Masyarakat yang komitmen dengan perjuangan dan sejarah itu sepertinya tidak dihiraukan lagi.
"Artinya Medan kini mendapatkan Walikota Rahudman Harahap yang bukan orang Republik Indonesia karena tidak ada komitmennya dengan Republik Indonesia. Lantas, layakah seorang pemimpin menjadi penyelenggara negara di kota Medan karena lambat laun akan hilang jejak-jejak sejarah kota Medan itu sendiri," tuding Amiruddin. [ans]
KOMENTAR ANDA