MBC. Forum koordinasi dan konsultasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Majelis Pemuda Indonesia, menolak keras penunjukkan Roy Suryo sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora). Penolakan didasarkan atas masukan-masukan dari berbagai kalangan OKP.
"Presiden seharusnya mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan dalam memilih pembantu-pembantunya. Sehingga, kesan seorang presiden sebuah negara yang demokratis tidak diciderai oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu," kata Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia, Afrasian Islamy dalam keterangannya, Jumat (11/1).
Mestinya, dalam bingkai kepatutan dan kelayakan presiden SBY mempertimbangkan masukkan serta saran-saran dari para stakeholder yang bersinggungan langsung dengan tupokosi Menpora. Jelas bahwa pengangkatan Roy Suryo tak menyinggung sedikitpun kapasitas personal yang hadir dari representasi dunia kepemudaaan dan olahraga.
"Apa kapasitas beliau sehingga dalam fit and propertest yang dilakukan Istana memenuhi kualifikasi? Apa hanya bicara tentang kemampuannya mengamankan pos politik-kepentingan partai demokrat yang jauh-jauh hari sudah sibuk menggunakan kata jatah?" tanya Afrasian.
"Jatah adalah bahasa yang sangat pragmatis dan terkesan konspiratif-politis," sambung dia.
Saat ini, Afrasian mengingatkan SBY, dunia kepemudaan dihadapkan pada perpecahan, kelembagaan pemuda Indonesia carut marut. Dunia keolahragaan melalui perpecahan di PSSI sampai sekarang masih terjadi. Pertanyaannya, dimana rasionalisasi kapasitas Roy Suryo yang tak memiliki background dan pemahaman mendalam tentang kepemudaan dan olahraga mampu hadir sebagai dewa penyelesai masalah.
"Objektifikasi kami dan sekaligus subjektifikasi saya terhadap permasalahan ini, jangan lagi ada politisasi hajat besar kepemudaaan dan olahraga yang kental karena hanya bicara kepentingan partai politik yang pragmatis," kecam Afrasian. [dem/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA