MBC. Kondisi krisis kepemimpinan nasional tahun 1966 kembali terulang saat ini. Kini, rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Kasus korupsi yang merajalela, kemiskinan, kebodohan, penegakkan hukum yang tidak tegas membuat masyarakat apatis.
Untuk itu tiga tuntutan rakyat (Tritura) harus kembali dikumandangkan. Tritura saat ini adalah bubarkan partai yang korupsi uang rakyat, perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan turunkan harga atau perbaikan perekonomian.
Begitu disampaikan Kordinator Presidium Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia, Zulham Effendi, dalam pesan elektronik yang dikirimkannya kepada Rakyat Merdeka Online (grup medanbagus.com), Kamis (10/1) malam.
Istilah Tritura muncul 47 tahun silam dimana rakyat Indonesia menuntut tiga hal kepada Presiden Sukarno. Yaitu pembubaran Partai Komunis, perombakan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Munculnya Tritura dipicu karena ada pemberontakan G 30/S PKI yang menyebabkan krisis kepemimpinan nasional. Masyarakat mulai tidak percaya kepada kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno dalam menangani persoalan-persoalan politik, keamanan dan ekonomi. Akhir dari pergerakkan ini adalah transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.
Menurut Zulham, sudah banyak lembaga survei dan penelitian yang menganalisa dan menyampaikan tentang rangking partai-partai yang telah melakukan korupsi di Indonesia. Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu padu untuk membubarkan semua partai-partai yang korupsi uang rakyat demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.
"Perlu juga dibuat sanksi atau hukuman yang tegas untuk para koruptor," tegasnya.
Presiden SBY, lanjut Zulham, harus mengevaluasi seluruh menteri di kabinetnya. Ganti menteri-menteri yang kinerjanya tidak memuaskan (rapor merah) dengan menteri-menteri dari kalangan profesional dan bukan berdasarkan kepentingan partai koalisi.
"Negara bukan milik partai, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Putra putri terbaik bangsa perlu menduduki jabatan yang sangat menentukan arah pembangunan," katanya.
Negara Indonesia tanahnya subur, luas dan makmur. Tapi lucunya beras bahkan singkong saja harus impor dari negara lain. Harga-harga terus melambung dan sukar dikontrol pemerintah. Walaupun jumlah pendapatan rakyat mengalami kenaikan, akan tetapi nilainya tetap rendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang di atas 6,3%, tapi pertumbuhan ini tidak dirasakan merata oleh seluruh rakyat.
Indonesia, Zulham mengingatkan, bukan hanya Jakarta atau Jawa, tapi juga provinsi-provinsi lainnya. Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tidak tepat sasaran karena hanya ditujukan untuk mempermudah akses negara maju ke Indonesia. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah membangun infrastruktur antar desa dan kecamatan sehingga mempermudah akses rakyat dalam mengembangkan perekonomiannya.
"Tritura ini merupakan tuntutan yang logis dan objektif. Pemerintah Indonesia harus segera merealisasikannya. Seluruh komponen bangsa harus bersatu dan bergerak untuk memajukan Indonesia. Mari bersinergi untuk Indonesia lebih bagus," demikian Zulham. [ysa/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA