Orang-orang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rupanya masih kesal atas langkah PPATK membeberkan kejanggalan dalam pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di Kementerian Agama. Orang-orang PPP merasa, penjelasan PPATK telah memojokkan Menteri Agama Suryadharma Ali yang merupakan ketua umum PPP.
Tadi siang (Rabu, 9/1), Fraksi PPP mengundang Kepala PPATK Muhammad Yusuf secara khusus ke ruang Fraksi PPP DPR di Senayan. Agendanya untuk minta klarifikasi soal penjelasan PPATK mulai dari pelolaan dana haji sampai transaksi mencurigakan anggota DPR. Namun, isinya sebagian anggota Fraksi PPP malah seakan menghakimi Yusuf.
Yusuf datang hanya ditemani beberapa staf. Sementara dari PPP sangat komplet. Ada Sekjen PPP Romahurmuziy, Ketua Fraksi Hasrul Azwar, Ketua DPP Irgan Chairul Mahfiz, Ketua DPP Achmad Dimyati Natakusuma, vokalis PPP Ahmad Yani, dan lain-lain. Ahmad Yani memandu acara pertemuan itu.
Ahmad Dimyati mengawali pembahasan soal pengelolaan BPIH. Menurutnya, pernyataan PPATK membuat kader PPP dag dig dug. Karena semua tahu Menag adalah ketua umum PPP.
Dimyati lalu menyinggung pernyataan Yusuf soal penyimpanan BPIH di bank dengan suku bunga yang menurut PPATK lebih kecil. Dia minta Yusuf menjelaskan berapa suku bunga ideal, agar ke depan Kemenag punya pegangan.
Zainut Tauhid langsung bicara keras. Dia menuding, Yunus tidak mengerti masalah pengelolaan dana haji.
"Saya menangkap Bapak tidak mendalami betul dalam masalah haji. Istilah yang digunakan Bapak saja masih ONH (ongkos naik haji). Padahal itu sudah diubah BPIH. Dari sini saya melihat, Bapak tidak mengerti masalah itu,” katanya dengan dana keras.
Zainut juga menuding Yusuf kerja di luar kewenangan. Buktinya, Yunus ikut menyoroti masalah pemondokan. Padahal, PPATK hanya berurusan dengan transaksi mencurigakan, bukan pemondokan.
"Saya rasa Bapak sudah melampau kewenangan," ucapnya. [rmol/rob/dem]
KOMENTAR ANDA