MBC.Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan aspek terpenting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selama ini, pertumbuhan sektor infrastruktur lambat dibanding pertumbuhan ekonomi sektoral dan perkembangan dunia usaha.
“Saat ini dengan infrastruktur yang minim pertumbuhan kita cukup tinggi, apalagi kalau ditunjang dengan infrastruktur yang baik, mungkin pertumbuhan kita bisa terbang,” ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto.
Menurut dia, infrastruktur merupakan satu dari lima sasaran strategis kepengurusan Kadin periode 2010-2015 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi krisis global. Sasaran strategis tersebut juga dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan daerah. Termasuk penguatan pelaku pelaku usaha di daerah.
Suryo mengatakan, pengusaha Indonesia harus mampu berselancar dalam arus globalisasi dengan memanfaatkan kerja sama internasional yang tepat. Kerja sama itu melalui investasi yang harus dilakukan secara cerdas.
“Dalam arti, bekerja sama tanpa harus kehilangan pengendalian atas kepemilikan aset-aset nasional,” katanya.
Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mengatakan, belum beraninya pemerintah menghapus atau mengurangi beban subsidi (dengan menaikkan harga BBM bersubsidi), berpengaruh besar terhadap revitalisasi pembangunan nasional. Misalnya, di sektor transportasi umum dan pembangunan infrastruktur.
“Parahnya, terobosan disinsentif kendaraan pribadi dengan menaikkan uang muka banyak diakali lembaga pembiayaan. Aturan Bank Indonesia per 15 Juni 2012, yakni minimal uang muka sepeda motor 25 persen dan mobil non produktif 30 persen, cuma sekadar di atas kertas,” kritik Eka.
Untuk itu, menurut dia, diperlukan sinyal lebih kuat dari pemerintah membenahi transportasi umum. Apabila infrastruktur lambat terbangun, pemerintah harus segera melakukan terobosan.
“Kemacetan tak boleh dinilai wajar hanya karena ekonomi tumbuh. Kalau bisa ya jangan macet. Rugi BBM, rugi uang, rugi tidak dapat kumpul dengan keluarga,” ujar Eka.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Ngalim Sawega mengakui, pembangunan ekonomi Indonesia masih terhambat minimnya infrastruktur. Minimnya infrastruktur juga terkait belum adanya lembaga keuangan yang khusus memberikan pembiayaan infrastruktur.
“Untuk mengatasinya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kegiatan pembangunan perlu melibatkan pihak swasta,” kata Ngalim.
[Harian Rakyat Merdeka/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA