MBC. Target pemerintah melakukan diversifikasi produk pangan pada 2013 masih sulit tercapai. Hal ini ditandai dengan lemahnya politik anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.
“APBN 2013 tidak mendukung di versifikasi pangan yang sela ma ini dinilai salah satu kunci ketahanan pangan,” ujar Se kre taris Jenderal Koalisi Rakyat un tuk Keadilan Perikanan (Kiara) M Riza Damanik kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Riza mengatakan, alokasi APBN 2013 untuk penguatan ke tahanan pangan naik sekitar tiga kali lipat, yakni dari Rp 23,3 triliun pada 2007 menjadi Rp 63,2 triliun pada 2013. Kendati begitu, alokasi tersebut masih ter ba tas untuk peningkatan pro duk tivitas tanaman pangan, terutama padi dan palawija.
Sedangkan untuk pangan perikanan, masih belum men da pat perhatian optimal yang seharusnya dapat dilakukan peme rintah. Padahal, jika saja peme rintah dapat memperbesar kapa sitas pengelolaannya di sektor pangan perikanan, dengan sen dirinya dapat mengurangi keter gan tung an pada impor pangan, baik dari pertanian, peternakan mau pun perikanan itu sendiri.
Upaya tersebut seharusnya ti dak sulit dilakukan pemerintah karena Undang-Undang No. 18 Ta hun 2012 tentang Pangan telah mem beri kedudukan yang sama atas kepentingan dan prioritas ne gara dalam menjamin pening ka tan kapasitas, baik dalam sektor pangan pertanian maupun perika nan, termasuk bagi para pelaku nya, yai tu petani dan nelayan.
Kepala Bidang Kampanye dan Hubungan Internasional Indo nesia for Global Justice (IGJ) Ri ka Febriani mengatakan, kedau latan pangan masih akan men jadi persoalan utama yang di hadapi Indonesia di 2013. Hal ini lebih dikarenakan peme rintah salah memberikan prioritas ang garan pada APBN 2013.
Berda sarkan Undang-un dang (UU) No.19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, pemerintah hanya mampu mengalokasikan sebesar Rp 17,1 triliun untuk subsidi pupuk dan benih. Keduanya untuk membantu petani dan ketahananpangan.
“Di tengah persoalan pangan yang kian membebani bangsa-bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia justru memberi prioritas untuk membantu IMF Rp 25,8 tri liun ketimbang petani dan nela yan Indonesia,” sentil Rika.
Faktor lain yang menjadi penghambat kedaulatan pangan di 2013 adalah keterbatasan pemberian subsidi untuk komoditas ter tentu, yakni padi dan palawija. Padahal, Indonesia memiliki po tensi keberagaman pangan yang besar seperti jagung, gandum yang mayoritas dikon sumsi masya rakat Indonesia di bagian timur.
“Jenis-jenis ko moditas yang bersifat serealia ini tidak men da pat perhatian dari pemerintah, setidaknya dalam APBN 2013” cetus Rika.
Asian Development Bank (ADB) menyatakan, persoalan ketahananpangan di kawasan Asia pada masa mendatang akan banyak tan tangan, antara lain laju per tumbuhan penduduk yang pesat.
“Asia menghadapi tantangan yang berat untuk memberi makan 5 miliar orang pada 2030,” kata Wakil Presiden ADB Bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan Bindu Lohani.
Untuk itu, pemerintahan di Asia diminta agar menahan har ga pangan serta memastikan ketahananpangan regional jangka pan jang yang membutuhkan rantai suplai dari lahan pertanian ke pa sar yang lebih efisien dan ber biaya lebih rendah.
Untuk diketahui, dalam APBN 2013 pemerintah menetapkan subsidi non energi Rp 42,4 triliun. Angka itu lebih kecil dibanding APBN Perubahan 2012 sebesar Rp 42,7 triliun. Untuk subsidi pa ngan, pemerintah menetapkan Rp 17,1 triliun untuk tahun depan. Anggaran itu lebih rendah diban ding 2012 sebesar Rp 20,9 triliun.
“Angka itu lebih rendah Rp 247,5 miliar dibanding 2012,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Namun, kata Agus, subsidi pu puk tahun depan mengalami pe ningkatan dari Rp 13,9 triliun men jadi 16,2 triliun. Kenaikan pa ling tinggi dialami subsidi benih. Tahun depan subsidi benih dite tapkan Rp 1,4 triliun, angka ini naik tajam dibanding subsidi be nih tahun ini Rp 129,5 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) men catat, impor pangan pada No vember 2012 mencapai 1,8 juta ton atau senilai 921 juta dolar AS. Secara kumulatif (Januari-November 2012), impor komoditas ini 16 juta ton atau 8,5 miliar dolar AS atau Rp 80,75 triliun. [Harian Rakyat Merdeka/rob]
KOMENTAR ANDA