Sebagai mandataris rakyat, Presiden SBY patut dievaluasi. Dan dalam posisi ini, rakyat patut mempertanyakan keseriusan kepala negara dalam mendorong kesejahteraan rakyatnya sebab setelah tiga tahun menjalankan pemerintahan, Presiden SBY belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan."Untuk menakar seberapa parah kemiskinan itu telah menjadi masalah bagi negara, kita tidak butuh cara statistik yang rumit, karena negara hanya perlu berkata jujur, dan tidak memanipulasi kinerja ekonomi makro dan keuangan sektor non real untuk mengumbar kesuksesan ekonomi atau pertumbuhan semunya," kata Sekjen DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KPI), Jailani Paranddy, beberapa saat lalu (Senin, 31/12).
Jailani mengingatkan bahwa Kemiskinan adalah masalah kunci dari seluruh masalah negara, termasuk masalah korupsi yang kini sedang jadi topik utama publik. Sebab selama kemiskinan masih menggerogoti bangsa ini, maka korupsi akan salalu hadir dalam berbagai bentuk, bahkan korupsi akan mengalami metamorfosa modus dan akan selalu adaptif dengan situasi negara.
Jailani mencontohkan, karena takut miskin maka korupsi merajalela, karena takut miskin maka pengamen nekat melakukan penyanderaan dan merampok di dalam kendaraan umum, karena takut miskin maka seorang ibu tega menjual anaknya, dan karena takut miskin maka hakim dan aparatur penegak hukum juga melanggar hukum Karena itu negara, dalam hal ini Presiden, seharusnya lebih serius melakukan upaya pemberantasan kemiskinan. misalnya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Kemiskinan (KPK).
"Negara harus membentuk KPK dalam tugas yang berbeda dan lebih penting, yaitu mengurusi soal pemberantasan Kemiskinan," ujarnya seraya menyatakan selama kemiskinan masih menjadi fakta dan menjangkit pada 40 persen rakyat indonesia, maka sebagus apapun kebijakan dan program pemerintah, negara justeru sedang menciptakan spiral masalah. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA