Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih diprioritaskan sebagai tempat pembangunan jalur tol lintas Sumatera (Trans Sumatera). Kebijakan itu menjadi solusi atas sulitnya melakukan pembebasan lahan yang diprediksi akan menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan proyek tersebut. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tri Wijayanto, selaku perusahaan yang dihunjuk sebagai pelaksana proyek tersebut, usai mempresentasikan progres pembangunannya di depan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi se-Wilayah Sumatera Utara, Kamis (20/12/2012).
Wijayanto mengatakan, pembicaraan mengenai hal tersebut sudah mereka lakukan dengan para pimpinan perusahaan perkebunan milik BUMN, seperti PTPN II, PTPN III dan PTPN IV.
"Kami perkirakan akan lebih mudah melakukan pembebasan lahan mereka dibanding lahan milik masyarakat," ujar Wijayanto.
Masih kata Wijayanto, meski sudah menjajaki kerjasama dalam hal pembebasan lahan dengan perusahaan-perusahaan plat merah tersebut, mereka juga tetap membuka kemungkinan penggunaan lahan masyarakat maupun aset milik pemerintah daerah.
"Tidak mungkin seluruhnya lahan PTPN, lahan pemda ataupun individu pasti akan ada juga yang dilalui jalur tersebut," lanjut Wijayanto.
Desain teknis pembangunan trans sumatera sepanjang 2700 ini menurut Wijayanto sudah selesai dibuat. Hanya saja pelaksanaannya belum dilakukan sebab masih menunggu ijin dalam bentuk peraturan presiden.
"Tinggal nunggu penugasan dari presiden saja," Wijayanto menambahkan. [rad]
KOMENTAR ANDA