Buruh yang tergabung dalam Pekerja Buruh Melawan (PBM) menengarai aksi demo yang dilakukan seribuan buruh di kantor Gubernur Jalan Diponegoro, Medan Selasa (18/12/2012), disponsori kalangan pengusaha.Tuntutan para buruh yang tergabung Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (KSPSI) tidak ditujukan menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) sebab dinilai tidak tepat sasaran. "Kami buruh di Medan dan Deliserdang bang, UMP tidak berpengaruh karena kabupaten kota hanya mengenal UMK," ujar Koordinator KSBSI, Usaha Tarigan.
Koordinator PMB, Pahala Napitupulu kepada medanbagus, menyebutkan pihaknya mencurigai aksi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Korwil Sumut itu disponsori pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
"Saya patut curiga pengusaha di APINDO ada di belakang aksi demo ini," ujar Pahala.
Alasannya, ujar Pahala, karena demo buruh hari ini mendapat restu dari perusahaan tempatnya bekerja. " Bahkan mereka difasilitasi bus umum untuk konvoi ke kantor Gubernur. Saya tau itu karena ada anggota saya ikut dalam aksi hari ini," beber Pahala.
" Sejak tahun 1992 saya sudah bergerak di organisasi buruh, baru kali ini buruh disewakan bus untuk demo," sambung Pahala.
Menurut Pahala lagi, Apindo punya kepentingan agar UMP yang sudah disepakati pemerintah, serikat buruh dan pengusaha tetap di angka Rp 1,375 juta.
"Jika kabupaten kota sudah menetapkan UMK, maka tuntutan kami agar UMP Rp 2,2 juta sudah tak lagi relevan. Sebab sesuai aturan, nilai UMK harus lebih tinggi atau sama dengan nilai UMP. Artinya UMP yang dipakai ya versi Pemprov itu, Rp 1,375 juta, " jelas Pahala.
Pahala berharap, agar pemerintah dan pengusaha tidak melakukan upaya-puya agistasi (adu damba buruh) terhadap buruh. " Bukan jamannya lagi seperti itu, karena yang rugi semua pihak, baik pemerintah, buruh dan pengusaha itu sendiri," pungkas Pahala. [ded]
KOMENTAR ANDA